Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 JULI 2020
P. 25
Data Kementerian Ketenagakerjaan per 27 Mei menunjukkan ada 1,75 juta pekerja yang
terdampak. Mereka adalah orang-orang yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK)
dan dirumahkan.
Pemutusan hubungan kerja menjadi jalan terakhir yang diambil sebagian usaha yang bisnisnya
terimbas Covid-19. Tak pandang bulu, aksi PHK pun dipilih oleh perusahaan berstatus dekakom
sekelas Gojek.
SAAT EFISIENSI MINIM KOMUNIKASI
Dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi Covid-19 tak bisa disangkal. Tak hanya
mengakibatkan roda bisnis tersendat, wabah ini membuat jutaan pekerja kehilangan mata
pencarian.
Iim F. Timorria
Data Kementerian Ketenagakerjaan per 27 Mei menunjukkan ada 1,75 juta pekerja yang
terdampak. Mereka adalah orang-orang yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK)
dan dirumahkan.
Pemutusan hubungan kerja menjadi jalan terakhir yang diambil sebagian usaha yang bisnisnya
terimbas Covid-19. Tak pandang bulu, aksi PHK pun dipilih oleh perusahaan berstatus dekakom
sekelas Gojek.
Kabar ini mengemuka pekan lalu kala Gojek secara resmi melakukan PHK pada 430 karyawan
atau 9% dari total karyawannya. Kebanyakan dari mereka berasal dari divisi yang berkaitan
dengan layanan GoLi-fe dan GoFood Festival, yang bakal resmi ditutup bulan ini.
Meski perusahaan besutan Nadiem Makarim itu telah memberi jaminan dukungan bagi
karyawannya yang terimbas PHK, kecurigaan soal hak-hak pekeija yang tak terpenuhi tetap
mengemuka.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan PHK terhadap
430 orang pekerja Gojek telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
Menurut Said, manajemen hanya melakukan sosialisasi dan pemberitahuan kepada pekerja
terkait dengan penutupan layanan Golife dan GoFood Festival.
Hal ini disebutnya melanggar Pasal 151 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa pengusaha, pekerja,
dan pemerintah dengan segala upaya harus mencegah terjadinya PHK. Selain itu, Gojek
dinilainya tidak melakukan perundingan dengan karyawan dan meminta izin kepada lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PHI).
Seharusnya, PHK yang dilakukan tanpa izin dari lembaga penyelesaian hubungan industrial batal
di mata hukum.
Selanjurnya, dalam kasus PHK yang tidak dapat dihindari, pengusaha wajib membayar uang
pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang ganti rugi yang nilainya sebesar 15% dari
uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 156.
Co-CEO Gojek Andre Soelistyo dalam surat elektronik kepada karyawannya mengemukakan,
pekerja yang terdampak akan menerima pesangon minimum gaji 4 pekan ditambah dengan
tambahan 4 pekan gaji untuk setiap tahun lamanya bekerja.
24
