Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 JULI 2020

Menurut Said Iqbal, apa yang dilakukan manajemen dengan hanya memberikan kompensasi
dalam bentuk 4 pekan adalah pelanggaran serius. KSPI pun mendesak agar Gojek membatalkan
PHK sepihak terhadap 430 pekerja tersebut. Di sisi lain, sebelum melanjutkan PHK, Gojek
diharapkan dapat mengurangi jumlah shift, libur bergilir dengan upah penuh, dan merumahkan
karyawan dengan upah penuh.

"Apabila langkah di atas sudah dilakukan dan PHK tidak bisa dihindari, maka maksud PHK wajib
dirundingkan terlebih dahulu dengan pihak pekerja dan sudah mendapatkan izin dari lembaga
penyelesaian hubungan industrial," tegasnya.

SESUAI KETENTUAN Menanggapi hal ini, Chief Corporate Affairs Gojek Nila Marita dalam
keterangan resmi yang diterima Bisnis akhir pekan lalu menegaskan seluruh hak karyawan yang
akan meninggalkan perusahaan dipenuhi sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan.
Adapun, soal surel yang dikirim Co-CEO Gojek yang menjelaskan mengenai pesangon, Nila
mengemukakan pesan tersebut bersifat global dan ditujukan ke seluruh karyawan di semua
negara tempat Gojek beroperasi.

"Co-CEO Gojek juga telah menjelaskan mengenai kepu-tusan dan perubahaan strategi
perusahaan di 16 sesi pertemuan [toum hall meeting] dengan karyawan, yang kemudian
dilanjutkan dengan sesi pertemuan tatap muka antara setiap karyawan terdampak dengan
atasannya masing-masing dan juga perwakilan HRD."
Lantas, dia pun memastikan pemberian pesangon akan mengikuti peraturan yang berlaku di
masing-masing negara tempat Gojek beroperasi, termasuk di Indonesia.

Selain pesangon sesuai UU Ketenagakerjaan, mereka yang akan meninggalkan perusahaan
disebut Nila juga mendapat dukungan lainnya dari Gojek seperti asuransi kesehatan, peralatan
kerja, dukungan transisi karier serta dukungan lainnya sebagaimana disebutkan dalam
pemberitahuan kepada karyawan.

"Hal ini merupakan keputus-an sulit bagi kami di Gojek. Kami melakukan upaya terbaik untuk
mendukung para karyawan agar mereka dapat meneruskan perjalanan karier mereka ke
depan."

Di sisi lain, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan
Sosial Harijanto mengaku sejauh ini belum menerima pengaduan perselisihan kerja terkait
dengan serangkaian aksi merumahkan dan PHK selama pandemi.

Menurutnya, hal ini tak lepas dari pemahaman karyawan mengenai kondisi bisnis yang tak
mudah selama pandemi. "Selama ini belum ada pengaduan perselisihan kerja, karena karyawan
juga tahu situasi dan kondisi saat ini berat," katanya.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar berpendapat
maraknya aksi PHK dan penyesuaian upah selama pandemi memang berpotensi bermuara pada
perselisihan hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja. Di tengah kondisi ini, dialog dan
diskusi yang intensif menjadi kund untuk menghindari perselisihan.

"Kondisi-kondisi tersebut merupakan konsekuensi logis karena pandemi ini membuat
perusahaan pun sulit beroperasi. Namun, pada kasus yang tak disertai dialog, inilah yang
menjadi persoalan."

Timboel mengemukakan perselisihan kerap timbul ketika perusahaan dan pekerja memiliki
pandangan berbeda mengenai keadaan kahar. Menurutnya, ihwal perselisihan hubungan
industrial sejatinya bisa dihindari kala dialog dua arah berjalan lancar.

25