Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 JULI 2020

Pada Selasa (30/6), aksi lanjutan penolakan pekerja asing kembali bergolak. Sebanyak 105
pekerja asing diperkirakan akan tiba pada Selasa malam. Massa kembali memblokade
perbatasan Kendari-Konawe Selatan. Mereka melanjutkan aksi di simpang bandara.

Menanamkan modal

Total 500 pekerja asing didatangkan PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian
Stainless Steel (OSS) dengan rencana tiga kali kedatangan. Dua perusahaan asing ini berada di
kawasan mega industri Morosi, Konawe.

PT VDNI merupakan anak perusahaan dari Jiangsu Delong Nickel Industry Co Ltd, yang berada
di China. Sementara itu, PT OSS tercatat merupakan bagian dari Hongkong Xiangyu Hansheng
Co Ltd dan Singapore Xiangyu Hansheng Pte Ltd. Kedua perusahaan ini telah menanamkan
modal puluhan triliun rupiah membangun fasilitas pemurnian nikel.

Aksi penolakan pekeija asing di Sultra yang terus berlangsung dianggap merupakan bentuk
kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama Pemprov Sultra. Selain itu, hal tersebut
merupakan ekses dari trauma masyarakat akan tambang yang tidak menyejahterakan.

"Jadi, ini merupakan keresahan mendalam masyarakat yang belum selesai bergulat dengan
pandemi Covid-19, dihadapkan pada masuknya pekerja China. Apalagi seperti kita semua tahu
bahwa asal virus tersebut memang dari China," kata Darmin Tuwu, sosiolog Universitas
Haluoleo.

Kedatangan pekerja China ini, tutur Darmin, menjadi pemantik keresahan berlipat masyarakat.
Pemerintah seperti menunjukkan ketidakberpihakan mereka terhadap warga sendiri. Selain itu,
Darmin menjelaskan, masyarakat Sultra memiliki trauma terhadap sektor pertambangan. Sektor
ini ternyata tidak memberikan kesejahteraan kepada masyarakat luas.

"Kalaupun ada yang bisa dinikmati masyarakat, hanya jalan yang dibangun perusahaan. Tapi
jalan itu untuk lewat truk dan material mereka (perusahaan) juga. Jadi, kalau ada manfaatnya
itu pun sangat kecil yang bisa dirasakan orang banyak," ucap Darmin.

Puncak gunung es

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muham-mdiyah Kendari, Hariman Satria, menjabarkan,
aksi penolakan masyarakat yang terus berlangsung hanya fenomena puncak gunung es dari
permasalahan yang terjadi. Permasalahan demi permasalahan terus terjadi dan tidak pernah
terselesaikan, dari permasalahan pekerja asing, pekerja lokal, hingga soal lingkungan.

"Jadi, pemerintah gagal dalam memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa dengan
adanya perusahaan dan para pekerja asing ini menjadi energi baru, gizi, bagi ekonomi
masyarakat. Pemerintah tidak pernah transparan dan menyimpan semua hal ini sendiri," ujar
Hariman.

Berkait hal ini, Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh mengusulkan audit keseluruhan terhadap
PT VDNI dan PT OSS, khususnya terkait tenaga kerja. Pemerintah daerah selama ini tidak
mendapat informasi jelas terkait pekerja asing yang datang, visa yang dipakai, hingga keahlian
yang dimiliki.
"Kita punya pengalaman dari 49 pekerja yang datang dengan visa kunjungan. Kalau dengan
visa kunjungan, artinya ada kompensasi 100 dollar AS yang tidak dibayar per orang per bulan,"
kata Rahman.

Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Keija Sultra Saemu Alwi mengatakan, data perusahaan
ada 11.227 pekerja lokal yang merupakan karyawan tetap. Namun, pihaknya akan

30