Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 JULI 2020

Ia mengungkapkan, terkait dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia ketenagakerjaan,
diperlukan program pelatihan dan dukungan bagi wirausahawan muda untuk meningkatkan
kesempatan bekerja.

Tri menambahkan, pemerintah perlu mengombinasikan jaminan sosial dengan investasi pada
layanan ketenagakerjaan (public employment services), mengombinasikan pelayanan digital
dengan konseling personal dan jasa penempatan, serta meningkatkan informasi tentang pasar
tenaga kerja.
"Sedangkan perusahaan melakukan perencanaan ulang tentang bisnis usahanya serta
kebutuhan tenaga kerjanya, baik jumlah maupun kompetensi yang dibutuhkan," ujar Tri, Ia
mengungkapkan, guna mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 terhadap peningkatan
pengangguran, pemerintah telah menetapkan enam kebijakan strategis. Pertama, paket
stimulus ekonomi untuk dunia usaha agar tidak melakukan PHK. Kedua, insentif pajak
penghasilan bagi para pekerja.

Ketiga, jaring pengaman sosial melalui program bantuan sosial bagi pekerja formal dan informal.
Keempat, pemberian prioritas Kartu Prakerja bagi para pekerja yang menjadi korban PHK.
Kelima, perluasan program industri padat karya. Keenam, pemerintah memberikan perlindungan
bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) baik di negara penempatan maupun setelah kembali
ke Tanah Air.

Kemnaker, ungkap Tri, telah melakukan pendataan terhadap perusahaan yang terdampak, serta
jumlah pekerja yang dirumahkan dan atau di PHK. Pengawasan dan perlindungan terhadap
pekerja juga diperhatikan, sehingga mereka diperlakukan secara adil oleh pemberi kerja melalui
pelatihan kerja dan memperoleh pelatihan-pelatihan di BLK dengan memproduksi masker, alat
pelindung diri, hand sanitizer, bilik disinfektan, wastafel sistem injak, dan face shield.

"Kami juga meningkatkan layanan mediasi bila terjadi perselisihan antara pekerja dengan
perusahaan," kata Tri.

(prf/ega)

49