Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JUNI 2020

Sebagai modal awal, pemerintah menyuntikkan dana untuk BP Tapera sebesar Rp
2,5 triliun.

"Kebangkrutan Nasional"

Saat ini, akibat pandemi Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19, perusahaan-
perusahaan rata-rata dalam kondisi kembang-kempis, hidup segan mati tak mau,
dan tak sedikit yang mati suri, bahkan gulung tikar.

Bila masih ada yang masih sanggup beroperasi, sekadar bisa bertahan saja sudah
hebat.

Maka ketika terbit PP 25/2020 yang diteken Presiden Jokowi pada 20 Mei 2020 atau
bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, ada teman yang tiba-tiba berseloroh,
"Hari Kebangkrutan Nasional".

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI mencatat sudah ada 100 ribu lebih
perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Mereka harus mem-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan merumahkan hampir 2
juta pekerjanya.

Data per 16 April 2020, jumlah perusahaan dari sektor formal yang merumahkan
dan mem-PHK karyawan mencapai 83.546 perusahaan.

Sementara dari sektor informal yang terdampak mencapai 30.794 perusahaan,
sehingga total mencapai 114.340 perusahaan yang melakukan PHK atau
merumahkan karyawan.

Besarnya angka perusahaan yang terdampak tentu paralel atau berbanding lurus
dengan besarnya angka pekerja yang terkena PHK.

Dari sektor formal, jumlah yang di-PHK dan dirumahkan mencapai 1.500.156
pekerja.

Rinciannya, yang terkena PHK sebanyak 229.789 orang dan yang dirumahkan
sebanyak 1.270.367 orang.

Sementara dari sektor nonformal mencapai 443.760 orang, sehingga pekerja yang
terdampak dirumahkan dan PHK menurut catatan Kemenaker saja sudah 1.943.916
pekerja.

Angka ini belum termasuk catatan BP Jamsostek dan kementerian lain.

Banyak perusahaan yang semestinya melakukan PHK atau merumahkan karyawan,
tapi itu tak mereka lakukan demi membantu pemerintah ikut mengatasi dampak
Covid-19.

Page 39 of 126.