Page 87 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JUNI 2020
P. 87

Title          PELAYANAN PUBLIK DIMINTA TIDAK GAGAP IMBANGI INOVASI MASYARAKAT
               Media Name     mediaindonesia.com
               Pub. Date      03 Juni 2020
                              https://mediaindonesia.com/read/detail/317907-pelayanan-publik-diminta -tidak-gagap-
               Page/URL
                              imbangi-inovasi-masyarakat
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive









               JELANG transisi menuju tatanan kenormalan baru (new normal) di tengah situasi
               pandemi covid-19, pelayanan publik diharapkan tidak gagap dalam mengimbangi
               inisiatif dan inovasi masyarakat.

               Direktur Eksekutif Apindo Danang Girindrawardhana menyampaikan Aparatur Sipil
               Negara (ASN) harus berinovasi guna memastikan pelayanan publik berjalan dengan
               baik.

               Ia mencontohkan pada awal pandemi, partisipasi kelompok-kelompok masyarakat
               sangat masif dilakukan. Mereka menggalang donasi bagi masyarakat yang
               terdampak covid-19, sementara pemerintah membutuhkan waktu untuk menyusun
               anggaran dan memastikan sumber daya yang ada ketika memutuskan memberikan
               bantuan sosial bagi masyarakat rentan miskin yang terdampak wabah korona.

               "Partisipasi dan inisiatif masyarakat lebih cepat sementara pemerintah agak lambat
               karena ada prosedur birokrasi yang harus dilakukan," ujarnya dalam webbinar
               bertajuk "Menyongsong Normal Baru dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik"
               yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
               Birokrasi (KemenPAN-RB) di Jakarta, Rabu (3/6).

               Danang meminta pemerintah daerah menggeser pelayanan publik yang selama ini
               dilakukan secara konvensional atau tatap muka menjadi berbasis digital. Selain itu,
               ia juga mengusulkan sebanyak mungkin prosedur perizinan dialihkan ke proses
               notifikasi terlebih dahulu dengan menghilangkan syarat administratif.

               Hal itu bertujuan memudahkan masyarakat yang ingin melakukan kegiatan usaha di
               tengah pandemi. Seperti diketahui, pandemi membuat banyak masyarakat
               kehilangan mata pencaharian.

               "Saya meminta kepala daerah mendorong pelayanan publik agar terwujudnya
               pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pandemi masih akan
               berlangsung dan industri besar akan kesulitan sebaliknya industri UMKM cepat
               muncul," terang Danang.

               Menurutnya, menggerakan inovasi pelayanan publik di sektor investasi dalam
               tatanan normal baru penting dilakukan supaya para pencari kerja termasuk




                                                       Page 86 of 126.
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92