Page 15 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2021
P. 15
Ketua Pansus I Made Ponda Wirawan menjelaskan, pungutan retribusi TKA ini sangat penting
bagi Badung yang akan bermanfaat bagi PAD Badung, pembiayaan Diklat Tenaga Kerja Lokal
agar mampu menyaingi TKA dan mempermudah fungsi pengawasan terhadap TKA di seluruh
wilayah Badung.
Rapat koordinasi Pansus Retribusi Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga
Kerja Asing akan digelar selama tiga kali dengan seluruh elemen terkait. Bila naskah Ranperda
Retribusi Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing sudah final maka
akan segera disahkan dalam sidang paripurna dan akan segera dikirim ke Provinsi Bali untuk
mendapatkan persetujuan provinsi.
Secara umum, menurut Ponda Wirawan, TKA di seluruh Badung akan dipungut retribusi sebesar
100 dolar perorang perbulan. "Tidak ada perbedaan pungutan bagi seluruh TKA. Artinya, semua
tarif berlaku sama baik itu manajer, pengawas dan staf biasa. Tarif retribusinya berlaku sama,"
ujarnya.
Soal biaya tersebut, apakah ditanggung perusahan atau TKA yang bersangkutan itu menjadi
ranah internal antara perusahan yang mempekerjakan TKA dengan TKA yang bersangkutan.
Sampel yang ada di Badung selama ini, perusahan yang mempekerjakan TKA antara lain hotel,
restoran, dan travel agen. Banyak hotel berbintang di Bali yang mempekerjakan TKA. Begitu pula
dengan restoran berbintang di Bali.
Apakah akan ada sanksi bila melanggar? Menurut Ponda Wirawan, DPRD Badung hanya bisa
melakukan pengawasan. Bila terjadi pelanggaran maka lembaga eksekutif yang memiliki
kewenangan untuk memberikan sanksi. Untuk kasus TKA, dewan akan memberikan catatan dan
rekomendasi bila TKA dan perusahan melakukan pelanggaran.
Untuk TKA akan diberikan catatan dan rekomendasi kepada provinsi dan pihak Imigrasi untuk
diambil tindakan hukum. Sementara bagi perusahaan bila pelanggaran sangat serius bisa sampai
dengan pencabutan izin usaha dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku. (OL-13) Baca Juga: BPOM: Peluang Jamu Nusantara
Terkendala Bukti Empiris
14
