Page 180 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2021

Beberapa program perlindungan dalam jamsostek yakni Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan
Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun. Bahkan, kata Wapres, akan ada lagi jaminan
yang akan segera ditambahkan dengan perlindungan yang lebih lengkap yaitu Jaminan
Kehilangan Pekerjaan.

Diharapkan, kata dia, perlindungan dari negara melalui BPJS Ketenagakerjaan semakin lengkap
dan dapat melindungi seluruh pekerja di Indonesia dengan baik. Selama ini, pemerintah bersama
BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan jumlah kepesertaan jaminan sosial
ketenagakerjan.

Selain itu, pemerintah bersama BPJamsostek juga mendorong kepatuhan pemerintah provinsi,
kabupaten/kota, badan usaha skala besar dan badan usaha skala menengah, serta Usaha Kecil
Menengah (UKM) terhadap pelaksanaan peraturan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Karenanya, untuk optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,
pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dan regulasi untuk mendukung perlindungan
Jamsostek semesta.

Pertama adalah Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Regulasi ini menginstruksikan kepada 24
kementerian/lembaga, para Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai tugas, fungsi, dan
kewenangan masing-masing, melakukan optimalisasi pelaksanaan program Jamsostek.

Khususnya, meningkatkan perlindungan pekerja non-ASN dengan menyiapkan anggaran serta
regulasi yang mendukung pelaksanaannya.

Selanjutnya, pemerintah melalui Kemendagri juga telah menerbitkan Permendagri Nomor 27
Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022, yang salah satunya mengatur
Penganggaran Jamsostek untuk perlindungan para pekerja non-ASN, Penyelenggara Pemilu,
Pekerja Rentan, hingga pekerja di BUMD se Indonesia.
"Saya berharap dengan hadirnya peraturan-peraturan dan kebijakan ini, kita memiliki dasar
untuk semakin optimal dalam mendorong perlindungan menyeluruh bagi para pekerja," katanya.

179