Page 183 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2021
P. 183
"Khususnya, meningkatkan perlindungan pekerja non-ASN dengan menyiapkan anggaran serta
regulasi yang mendukung pelaksanaannya," kata dia.
Kedua, pemerintah melalui Kementerian Dalam negeri (Kemendagri) telah menerbitkan
Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022.
Salah satu isi dalam regulasi tersebut mengatur penganggaran Jamsostek untuk perlindungan
para pekerja non-ASN, penyelenggara pemilu, pekerja rentan, hingga pekerja di BUMD se-
Indonesia.
Aturan-aturan tersebut diharapkan dapat mendorong perlindungan menyeluruh para pekerja.
"Saya berharap dengan hadirnya peraturan-peraturan dan kebijakan ini, kita memiliki dasar
untuk semakin optimal dalam mendorong perlindungan menyeluruh bagi para pekerja," ucap
dia.
Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mengatakan, manfaat program jaminan
kehilangan pekerjaan penting sebagai jaring pengaman bagi pekerja.
Utamanya dalam mereka menghadapi kondisi ketenagakerjaan yang semakin dinamis "Saya
mendoorng pemerintah daerah (pemda) agar meningkatkan awareness terhadap
ketenagakerjaan di seluruh wilayahnya," kata dia.
Ida mengatakan, pemerintah daerah melalui dinas tenaga kerja harus bersinergi dan
memperluas perlindungan pekerja, seperti non ASN, honorer pemda, perangkat RT/RW, petugas
pelayanan publik, hingga guru honorer.
Selain itu, pihaknya juga mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk berinovasi melakukan
perluasan kepesertaan. "Khususnya bagi pekerja bukan penerima upah sehingga semakin
komprehensif menyentuh seluurh tenaga kerja," ucap dia.
182
