Page 185 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2021
P. 185
Hal ini ditunjukkan dari total pekerja terdampak dari sisi permintaan sebesar 18,45 juta orang
atau 96,6 persen dari seluruh total penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19.
Menurut Anwar hal itu memperlihatkan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) pada masa
pandemi tidak terlalu berkontribusi besar terhadap tingkat pengangguran secara umum.
"Sebab langkah pemerintah dalam bentuk berbagai program bantuan atau stimulus cukup
berhasil menekan angka pengangguran karena COVID-19," jelasnya.
Istilah ledakan PHK, katanya, kurang tepat digunakan mengingat relatif kecilnya tingkat
pengangguran akibat COVID-19, meskipun sektor informal menjadi jaring pengaman penyerapan
tenaga kerja.
"Persentase tenaga kerja di sektor informal selama masa pandemi cenderung meningkat dari
56,64 persen pada Februari 2020 menjadi 59,62 persen pada Februari 2021," katanya.
Dari sisi regulasi, Kemnaker telah menerbitkan dua Permenaker, dua Kepmenaker, dan empat
Surat Edaran untuk mengantisipasi PHK sebagai dampak pandemi.
Sesuai regulasi di atas, dari sisi pengupahan pemerintah telah memberikan panduan pelaksanaan
pengupahan bagi perusahaan terdampak pandemi COVID-19 dan pemberlakuan pembatasan
kegiatan usaha, agar tetap dapat memenuhi hak-hak pekerja.
"Dalam menjalankan program Bantuan Subsidi Upah Tahun 2020 dan 2021, menyesuaikan
besaran pembayaran upah pekerja berdasarkan kesepakatan pengusaha dan pekerja," katanya.
184
