Page 126 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JUNI 2020
P. 126
Judul Keputusan Menaker Ida Fauziyah Digugat Pekerja Migran Ke PTUN
Nama Media rmol.id
Newstrend Penghentian Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri
Halaman/URL https://hukum.rmol.id/read/2020/06/11/438657/keputusan-menaker-
ida-fauziyah-digugat-pekerja-migran-ke-ptun
Jurnalis Ahmad Satryo
Tanggal 2020-06-11 11:42:00
Ukuran 0
Warna Halaman Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korpo
Sentimen negative
Narasumber
neutral - Zainul Arifin (Kuasa Hukum FKPMI) Karena sejak diterbitkanya keputusan menteri ini
belum ada keinginan Menteri untuk mencabut keputusan tersebut, sementara tidak ada solusi
yang diberikan oleh pemerintah terhadap CPMI. Sehingga merugikan bagi CPMI
neutral - Zainul Arifin (Kuasa Hukum FKPMI) Namun kenyataannya tetap juga dilarang bagi
CPMI untuk berangkat. Sementara negara penerima PMI sudah membuka bagi pekerja asing
untuk bekerja di negaranya seperti di Hong Kong dan Taiwan
neutral - Zainul Arifin (Kuasa Hukum FKPMI) Hari ini tertanggal 11 Juni 2020, kami telah
mendaftarkan melalui E-court Gugatan Online ke Pengadilan TUN Jakarta, terhadap
Permohonan Pembatalan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan 151/2020
neutral - Zainul Arifin (Kuasa Hukum FKPMI) Bahkan dipertegas kembali oleh Dirjen Penempatan
Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan melalui suratnya bernomor
3/4961/PK.02.00/II/2020, menyatakan bahwa PMI yang telah memiliki ID dapat diberangkatkan
untuk bekerja ke negara tujuan penempatan
neutral - Zainul Arifin (Kuasa Hukum FKPMI) Ayat ini memuat pengakuan dan jaminan bagi
semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi
kemanusiaan. Namun hak sebagai warga negara dihambat untuk dapat bekerja, sementara
pemerintah tidak dapat memberikan solusi untuk kehiduan yang lebih baik
Ringkasan
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kemenaker) 151/2020 tentang Penghentian Sementara
Penempatan Pekerja Migran Indonesia digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pihak penggugat beleid ini adalah Forum Komunikasi Pekerja Migran Indonesia (FKPMI).
125
