Page 129 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JUNI 2020

Pertemuan yang diinisiasi Menkopolhukam Mahfud MD tersebut berkaitan dengan pembahasan
RUU Cipta Kerja yang kini dibahas bersama pemerintah.

Mahfud mengatakan, pertemuan yang berlangsung selama 2 sesi digelar dalam rangka
menyerap aspirasi pekerja untuk pembahasan RUU Cipta Kerja. Masukan tersebut, kata Mahfud,
akan digunakan untuk pertimbangan pembahasan RUU Cipta Kerja.

"Tadi kita mendapatkan berbagai masukan yang umumnya bagus dan kita apresiasi itu semua.
Itu akan semakin memperkaya nanti saat pembahasan omnibus law tentang RUU Cipta Kerja,"
ujar Mahfud usai memimpin pertemuan sesi kedua dengan para tokoh serikat pekerja dan
serikat buruh di Kantor Kemenko Polhukam dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2020)
malam.

Selain Mahfud, perwakilan pemerintah turut hadir Menko Perekonomian Airlangga Hartarto,
Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, dan Kepala Kantor Staf
Presiden Moeldoko.

Airlangga mengatakan, kehadiran RUU Cipta Kerja diharapkan mampu menyelesaikan dua
masalah utama dalam dunia ketenagakerjaan, terutama di tengah pandemi COVID-19 yaitu
masalah mata rantai PHK dan mata rantai pandemik.

Selain itu, klaim Airlangga, gagasan utama RUU Cipta Kerja adalah mendukung dunia usaha dan
UMKM dalam meningkatkan investasi dan cipta lapangan kerja.

"Penting bagi kita semua yakni pemerintah, serikat pekerja, dan dunia usaha untuk bekerja
sama agar mampu membangun dunia usaha dan dunia kerja yang sehat dan mampu
menghadapi tantangan, khususnya pasca pandemi COVID-19," ujar Airlangga, Rabu.

Pertemuan yang digelar Rabu (10/6/2020) adalah pertemuan ketiga yang diinisiasi oleh Menko
Polhukam dalam rangka menghimpun masukan para pekerja dan buruh tentang RUU Cipta
Kerja. Kemenkopolhukam sudah berusaha memediasi dengan menggelar pertemuan dengan
perwakilan pekerja dalam jumlah terbatas pada bulan Maret dan April lalu.

RUU Cipta Kerja sendiri kini sudah berada di tangan DPR. Undang-undang tersebut kini sedang
dibahas dalam beberapa segmen. Para buruh sebelumnya meminta agar pembahasan segmen
ketenagakerjaan dihentikan karena pasal-pasal yang termaktub dianggap menghilangkan hak
pekerja.

Para tokoh buruh bahkan sempat mengadu langsung ke Presiden Jokowi. Sikap para tokoh
buruh direspons oleh Presiden Jokowi dengan menghentikan sementara pembahasan RUU Cipta
Kerja klaster ketenagakerjaan.

"Klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini pembahasannya ditunda," kata mantan Wali
Kota Solo itu, Jumat (24/4/2020)..

Baca juga artikel terkait RUU CIPTA KERJA atau tulisan menarik lainnya Andrian Pratama
Taher

(tirto.id - Hukum ) Reporter: Andrian Pratama Taher Penulis: Andrian Pratama Taher Editor:
Maya Saputri

128