Page 127 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JUNI 2020
P. 127
KEPUTUSAN MENAKER IDA FAUZIYAH DIGUGAT PEKERJA MIGRAN KE PTUN
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kemenaker) 151/2020 tentang Penghentian Sementara
Penempatan Pekerja Migran Indonesia digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pihak penggugat beleid ini adalah Forum Komunikasi Pekerja Migran Indonesia (FKPMI).
Kuasa Hukum FKPMI Zainul Arifin mengatakan bahwa pihaknya telah melayangkan gugatan via
online agar beleid tersebut dibatalkan.
"Hari ini tertanggal 11 Juni 2020, kami telah mendaftarkan melalui E-court Gugatan Online ke
Pengadilan TUN Jakarta, terhadap Permohonan Pembatalan Keputusan Menteri
Ketenagakerjaan 151/2020," ujar Zainul Arifin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (11/6).
Lebih lanjut, Zainul Arifin menjelaskan, dasar pertimbangan FKPMI melakukan gugatan karena
melihat Kepmenaker 151/2020 tidak memberikan kepastian hukum dan kejelasan terhadap
nasib Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang gagal berangkat akibat diterbitkannya
keputusan tersebut.
"Karena sejak diterbitkanya keputusan menteri ini belum ada keinginan Menteri untuk mencabut
keputusan tersebut, sementara tidak ada solusi yang diberikan oleh pemerintah terhadap CPMI.
Sehingga merugikan bagi CPMI," terangnya.
Selain itu, Direktur Pusat Penyelesaian Permasalahan WNI (P3WNI) ini juga memandang
kebijakan Menaker tidak konsisten. Sebab menurutnya, di dalam diktum Kepmen 151/2020
tersebut disebutkan bahwa bagi PMI yang telah memiliki visa kerja dan tiket transportasi ke
negara tujuan penempatan dapat diberangkatkan ke negara tujuan penempatan
"Namun kenyataannya tetap juga dilarang bagi CPMI untuk berangkat. Sementara negara
penerima PMI sudah membuka bagi pekerja asing untuk bekerja di negaranya seperti di Hong
Kong dan Taiwan," ungkapnya.
"Bahkan dipertegas kembali oleh Dirjen Penempatan Tenaga Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan melalui suratnya bernomor 3/4961/PK.02.00/II/2020, menyatakan bahwa PMI
yang telah memiliki ID dapat diberangkatkan untuk bekerja ke negara tujuan penempatan,"
sambungnya.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Zainul mengatakan bahwa Menaker bisa diduga melanggar
Konsitusi didalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU Dasar Republik Indonesia 1945 yang
menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan
"Ayat ini memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan
mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun hak sebagai warga negara
dihambat untuk dapat bekerja, sementara pemerintah tidak dapat memberikan solusi untuk
kehiduan yang lebih baik," ucap Zainul Arifin.
Lebih jauh, FKPMI juga menilai Menaker telah melanggar ketentuan di dalam UU 18/2017
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
126
