Page 131 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JUNI 2020
P. 131
Tjahjo mengatakan, jika wacana sistem kerja shif disetujui, maka aturannya dibuat secara
terpisah sesuai tugas dan fungsinya. Ia menerangkan, untuk sistem kerja pegawai ASN akan
diatur dengan dengan surat edaran MenPANRB, untuk pegawai BUMN dengan SE Menteri BUMN
dan pegawai swasta dengan SE Menteri Ketenagakerjaan.
Namun, sebelum diterbitkan dan diberlakukan SE tentang Sistem Kerja Shift, perlu dilakukan
survei dan simulasi yang lebih cermat.
"Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang akan dituangkan dalam SE akan
benar-benar efektif memecahkan masalah yang ada, yaitu mengurangi penumpukan calon
penumpang," ujarnya.
Tjahjo menerangkan, data sementara yang diperoleh dari PT KAI menunjukkan bahwa
penumpang KRL dari unsur pegawai ASN/TNI/Polri jumlahnya sangat sedikit. Untuk itu, PT KAI
akan melakukan survei yang lebih cermat tentang proporsi jumlah penumpang berdasarkan
pekerjaan mulai ASN/TNI/Polri, BUMN, atau swasta.
Terkait hal itu, para sekretaris jenderal maupun sekretaris utama akan diminta data jumlah
pegawainya yang bekerja dari kantor di era new normal.
Nantinya, ada sejumlah alternatif kebijakan yang bisa diambil untuk pemberlakuan shift untuk
ASN, BUMN, dan swasta. Pertama, pemberlakuan shift hanya untuk swasta saja, karena
pegawai ASN yang naik kereta api sangat sedikit. Kedua, pemberlakuan shift Senin sampai
Jumat, ketiga pemberlakuan shift untuk Senin dan Jumat saja.
"Kombinasi dari beberapa alternatif di atas, misalnya: shift untuk seluruh jenis pegawai namun
hanya untuk hari Senin saja. Kami usulkan kebijakan tersebut diberlakukan untuk daerah yg
memberlakukan PSBB dan/atau status merah menurut Gugus Tugas," ungkapnya..
130
