Page 368 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 SEPTEMBER 2021
P. 368
Judul Penegakan Hukum Terhadap Praktek Calo PMI Ilegal Di NTT Harus
Tegas
Nama Media rri.co.id
Newstrend PMI Ilegal
Halaman/URL https://rri.co.id/ende/daerah/1175916/penegakan-hukum-terhadap-
praktek-calo-pmi-ilegal-di-ntt-harus-tegas
Jurnalis Rosa Dalima
Tanggal 2021-09-03 22:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Yunus Takandewa (Ketua Komisi V DPRD NTT) Komisi V DPRD NTT selama ini terus
mendorong pemerintah dan aparat keamanan untuk menindak secara tegas terhadap percaloan
tenaga kerja kita. Ini harus serius disikapi, agar praktek perdagangan orang di NTT bisa
diminimalisir
Ringkasan
Komisi V DPRD NTT meminta pemerintah untuk menindak secara tegas oknum pelaku calo yang
memberangkatkan Pekerja Migran indonesia - PMI secara ilegal ke luar negeri khususnya
Malaysia. Hal ini disampaikan oleh komisi V DPRD NTT melalui ketua Komisinya Yunus
Takandewa dalam dialog interaktif RRI Ende, terkait banyaknya warga NTT yang memilih
menjadi PMI Ilegal di luar negeri khususnya Malaysia.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK CALO PMI ILEGAL DI NTT HARUS TEGAS
Komisi V DPRD NTT meminta pemerintah untuk menindak secara tegas oknum pelaku calo yang
memberangkatkan Pekerja Migran indonesia - PMI secara ilegal ke luar negeri khususnya
Malaysia. Hal ini disampaikan oleh komisi V DPRD NTT melalui ketua Komisinya Yunus
Takandewa dalam dialog interaktif RRI Ende, terkait banyaknya warga NTT yang memilih
menjadi PMI Ilegal di luar negeri khususnya Malaysia.
Yunus kemukakan ratusan PMI asal NTT yang dideportasi Agustus kemarin masih sebagian kecil
warga NTT yang dijaring oleh kepolisian Malaysia. Berdasarkan pengamatan komisi V selama ini,
lanjut Yunus ada dua point yang diminta pihaknya kepada pemerintah masing-masing
367
