Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 AGUSTUS 2019
P. 76
Title ALASAN DI BALIK NGOTOTNYA PEMERINTAH REVISI UU KETENAGAKERJAAN
Media Name tirto.id
Pub. Date 14 Agustus 2019
Page/URL https://tirto.id/alasan-di-balik-ngototnya-pemerintah-revisi-uu-ketena gakerjaan-eggh
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Rencana pemerintah merevisi UU Ketenagakerjaan ditolak serikat buruh karena
sejumlah poin yang mau diubah berpotensi merugikan pekerja. Mengapa
pemerintah tetap "ngotot"? Periode kedua pemerintahan Joko Widodo nampaknya
bakal membawa kabar buruk bagi para pekerja. Pasalnya, revisi Undang-Undang
Ketenagakerjaan (UUK) yang kerap ditolak kalangan buruh kini kembali digeber.
Pemerintah menganggap beleid itu sudah usang dan perlu diperbarui demi pasar
tenaga kerja yang lebih kompetitif.
Pekan lalu, misalnya, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyampaikan relasi
perekonomian dunia kini menginginkan pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel. Ia
bahkan menyebut aturan ketenagakerjaan saat ini bak 'kanebo kering' yang tak
hanya memberatkan dunia usaha, melainkan juga tak baik bagi iklim tenaga kerja di
Indonesia.
Bagi serikat buruh, pernyataan sang menteri itu perlu dikecam atau, kalau bisa,
dirisak beramai-ramai. Soalnya, kata Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia
(KPBI) Ilham Syah, semua yang disampaikan Hanif bertolak belakang dengan apa
yang selalu digembar-gemborkan Jokowi dan partai pengusungnya, PDI Perjuangan.
Jokowi, kata Ilham, berkali-kali menyebut bahwa semangat yang diwariskan Bung
Karno harus diwariskan dan diterjemahkan dalam konteks perubahan zaman.
Namun, dalam hal ketenagakerjaan, yang terjadi justru sebaliknya: rezim upah
murah dan aturan ketenagakerjaan yang lebih fleksibel.
"Yang dikerjakan oleh Jokowi dan ditambahkan oleh statement -nya Hanif ini bukan
konsepsi Bung Karno. Justru kita didikte oleh investor untuk memfasilitasi eksploitasi
di sektor sumber daya manusia," kata Ilham kepada reporter Tirto , Selasa
(13/8/2019).
Lantaran itu, kata Ilham, resistensi terhadap rencana revisi UU Nomor 13/2003
selalu mengemuka. Adapun sejumlah poin yang dianggap memberatkan, jika UU itu
jadi direvisi, adalah ketentuan pemberian pesangon, upah minimum, hingga
Page 75 of 117.
