Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 AGUSTUS 2019
P. 77

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau sistem kontrak yang semuanya
               diusulkan kalangan pengusaha.

               Dalam hal ketentuan pesangon, misalnya, kalangan buruh menolak keras usulan
               perubahan atas masa kerja minimal yang lebih panjang, yakni 9 tahun. Sebab, jika
               hal tersebut diakomodasi dalam UU, maka gelombang Pemutusan Hubungan Kerja
               (PHK) akan terjadi di mana-mana.

               Usulan pengusaha untuk merevisi batas waktu kenaikan upah minimum jadi dua

               tahun sekali juga dianggap merugikan. Alasannya, tiap tahun kebutuhan buruh terus
               berubah lantaran inflasi kebutuhan pokok meningkat cukup cepat.

               Di samping itu, usulan pengusaha untuk merevisi ketentuan kontrak kerja dari 3
               tahun menjadi 5 tahun juga ditentang karena tak memberikan kepastian bagi
               kalangan buruh. Apalagi pengusaha juga menginginkan adanya perubahan sistem
               outsourcing dari yang sebelumnya hanya untuk pekerja dasar ke beberapa jenis
               posisi pekerjaan yang lebih luas.

               "Tidak ada kepastian untuk jenjang karier, dan PHK sepihak akan dengan mudah
               dilakukan para pengusaha tanpa ada kompensasi atau pesangon bagi para buruh,"
               kata Ilham menambahkan.

               Meski resistensi dari serikat buruh dan pekerja masih cukup kuat, tapi Hanif

               nampaknya tak mau ambil pusing. Ia bahkan sudah mengusulkan agar pesangon
               buruh diganti dengan jaminan sosial untuk para korban PHK yang dikelola oleh BPJS
               Ketenagakerjaan.

               Hal tersebut tak lain bertujuan untuk memberikan kepastian bagi para buruh di
               tengah kondisi pasar tenaga kerja yang makin fleksibel.

               "Tidak berarti kalau kita menerima fleksibilitas pasar, pemerintah tidak melindungi
               warga negaranya. Saya sebagai pemerintah enggak bisa jamin Anda bekerja dengan
               satu entitas bisnis tertentu terus menerus sampai Anda mati," kata politikus PKB ini,
               pekan lalu (9/8/2019).


               Pengangguran dan Problem Besar Ketenagakerjaan Problem ketenagakerjaan di
               Indonesia, kata Hanif, memang pelik dan membuat pemerintah gamang. Di atas
               kertas, statistik pengangguran yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) boleh saja
               menunjukkan angka yang menggembirakan.






                                                       Page 76 of 117.
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82