Page 78 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 AGUSTUS 2019
P. 78
Februari 2019, misalnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun ke angka 5,01
persen dari 5,33 persen pada periode yang sama tahun 2017. Jumlah pengangguran
pun berkurang sebanyak 190 ribu orang dari 7,01 juta menjadi 6,82 juta orang
dalam dua tahun belakangan.
Namun, angka tersebut tidak memperlihatkan perbaikan yang signifikan. Soalnya,
tingkat pengangguran yang disebabkan oleh mismatch atau ketidakcocokan
kualifikasi pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja juga masih cukup
besar.
Buruh Tolak Rencana Pemerintah Revisi UU Ketenagakerjaan Hanif mengasumsikan,
hanya 2 dari 10 orang angkatan kerja di Indonesia yang terserap sesuai dengan
latar belakang pendidikannya. Hal ini terlihat dari peningkatan persentase
penganggur muda yang berpendidikan SMA ke atas dari 60 persen (2014) menjadi
74 Persen (2018).
Penganggur muda dengan pendidikan SMK meningkat dari sekitar 23 persen (2014)
menjadi 33 persen (2018), serta diploma dan sarjana dari 4,4 persen (2014)
menjadi 10 persen (2018).
"Kalau diasumsikan 10 orang, berarti 6 orang ini gugur di pasar tenaga kerja.
Karena hanya lulusan SD/SMP. Sisa 4. Kita punya problem lain namanya mismatch.
Dari angka 4 ini lulusan SMA/SMK, D1/D2/D3 sampai S1, ini mismatch 50 persen.
Berarti sisa 2 orang," ujar Hanif di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis
(9/8/2019).
Untuk mengatasi problem itu, pemerintah sebenarnya sudah mulai jor-joran
memberikan insentif bagi dunia usaha. Lewat PP Nomor 25 tahun 2019 misalnya,
pengusaha dimungkinkan mendapatkan potongan Pajak Penghasilan (PPh) hingga
200 persen jika membuka sekolah vokasi atau praktik pemagangan yang dapat
langsung menyerap tenaga kerja.
Akan tetapi, hal ini tetap dianggap tak cukup. Dorongan lebih besar dibutuhkan agar
pengusaha dapat menekan ongkos produksi dan bisa terus berekspansi. Tujuannya,
supaya tenaga kerja yang belum terserap dunia usaha itu bisa tetap bekerja dengan
adanya pembukaan lapangan-lapangan kerja baru.
Pembatasan sistem kontrak hingga besaran pesangon dan upah tenaga kerja yang
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pun dianggap perlu
direvisi.
Page 77 of 117.
