Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JANUARI 2020
P. 29
Andi Gani yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPSI) mengatakan di beberapa negara ASEAN jika investor ingin memperkerjakan
TKA mensyaratkan rasio lima berbanding satu (5:1).
Artinya, kata dia, tenaga kerja lokal lima orang sementara TKA satu orang. Itu pun
sangat ketat pengaturannya untuk menjaga kesempatan bekerja bagi tenaga kerja
lokal.
"Jangan menjadikan masalah buruh sebagai alasan sulitnya investasi masuk ke
Tanah Air. Masih banyak masalah yang harus dibenahi, seperti tumpang tindih
perizinan antara pusat dan daerah," katanya.
Kedua, kata Andi Gani, tim " task force " Omnibus Law yang dibentuk Menko
Perekonomian sama sekali tidak melibatkan unsur serikat pekerja (SP) di dalamnya.
"Pemerintah seharusnya paham tentang Konvensi Organisasi Perburuhan
Internasional (ILO) badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengatur
kesetaraan pengusaha dan buruh dalam hubungan industrial," katanya.
Ia menegaskan pemerintah wajib melibatkan unsur buruh dalam pembentukan
Omnimbus Law karena menyangkut hayat hidup buruh, dan jika produk hukum itu
berisiko harus ditolak.
"Pembahasan Omnibus Law wajib melibatkan tiga unsur dalam tripartit, yakni
pemerintah, pengusaha, dan buruh," katanya.
Untuk itu, sebagai pimpinan tertinggi salah satu konfederasi buruh terbesar di
Indonesia, Andi Gani Nena Wea tengah menyiapkan langkah-langkah strategis dan
masukan dari akademisi dan semua federasi serikat pekerja di bawah naungannya
terhadap Omnimbus Law ini.
Pewarta: Erafzon Saptiyulda AS Editor: Andi Jauhary COPYRIGHT (c)2020 .
Page 28 of 68.
