Page 167 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 APRIL 2020
P. 167
Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Selanjutnya, industri mengusulkan
pencabutan peraturan fly ash dan bottom ash dari limbah B3 dan merevisi
pengetatan baku mutu limbah cair dengan benchmark perbandingan negara lain.
"Industri juga meminta jaminan tetap berproduksi dan jaminan distribusi bagi
industri untuk menjaga supply ke masyarakat. Lalu program restrukturisasi IKM,"
paparnya.
Insentif untuk Pekerja Agus mengatakan industri turut mengusulkan beberapa
insentif untuk pekerja. Misalnya, pekerja yang gajinya di bawah Pendapatan Tidak
Kena Pajak (PTKP) bisa memperoleh subsidi pemerintah, misalnya ditanggung
pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
Saat ini, gratis PPh 21 baru diberikan kepada pekerja di industri manufaktur, namun
belum menyeluruh ke sektor industri lain. Lalu, pekerja yang terpaksa menjadi
korban PHK agar mendapatkan prioritas menjadi peserta Kartu Prakerja, sehingga
bisa mendapat insentif dari pemerintah.
Sementara pekerja sektor informal agar bisa memperoleh pembebasan bunga
pinjaman dan angsuran pinjaman dalam jangka waktu tertentu. "Contohnya, ojek
online atau ojol yang saat ini punya kredit dibebaskan angsurannya selama satu
tahun," ungkapnya.
Kemudian, industri juga meminta pemerintah mempercepat pemberian bantuan
langsung tunai (BLT) untuk karyawan yang dirumahkan dan penguatan sektor
pangan masyarakat.
Page 166 of 193.
