Page 170 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 APRIL 2020
P. 170

Title          TEGAS! POLRI ANCAM PIDANAKAN TKI YANG TOLAK ISOLASI
               Media Name     jpnn.com
               Pub. Date      06 April 2020
               Page/URL       https://www.jpnn.com/news/tegas-polri-ancam-pidanakan-tki-yang-tolak-i solasi
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive
















               Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo telah mengeluarkan sejumlah surat
               telegram secara serentak pada Sabtu (4/4). Surat telegram itu dikeluarkan
               menyikapi pandemi virus corona yang sedang terjadi di Indonesia.

               Salah satunya adalah telegram yang mengatur tenaga kerja Indonesia (TKI) yang
               baru pulang. Dalam telegram dengan nomor ST/1102/IV/HUK.7.1./2020 yang
               diteken Komjen Listyo Sigit Prabowo, polisi bisa memidanakan TKI yang menolak
               isolasi.

               Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Raden Prabowo Argo Yuwono membenarkan
               adanya telegram itu. "Diharapkan ada isolasi (dilakukan TKI)," kata Argo ketika
               dikonfirmasi, Senin (6/4).

               Menurut dia, para TKI harus patuh akan aturan yang sudah dikeluarkan yakni terkait
               isolasi mandiri. "Ini untuk kebaikan dirinya sendiri dan orang lain," sambung Argo.

               Adapun sejumlah poin yang dimuat dalam telegram itu adalah unit reserse di semua
               wilayah wajib mendata para TKI yang berasal dari negara pandemi corona.

               Khusus di pintu masuk pelabuhan, bandara udara, pos lintas batas darat, setiap
               anggota reserse wajib mendampingi pemeriksaan terhadap penumpang yang baru
               tiba atau TKI.

               Kemudian, apabila ada yang menolak melakukan isolasi, maka TKI itu bisa dipidana
               karena melanggar Pasal 90 sampai Pasal 93 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2018
               tentang karantina kesehatan.

               Jajaran reserse juga diwajibkan melakukan koordinasi dengan penyelanggara
               karantina kesehatan, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Karantina terkait pelaksanaan di
               lapangan.








                                                      Page 169 of 193.
   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175