Page 89 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 APRIL 2020
P. 89

Title          LEGISLATOR MINTA PERUSAHAAN JADIKAN PHK OPSI TERAKHIR HADAPI COVID-19
               Media Name     antaranews.com
               Pub. Date      06 April 2020
                              https://www.antaranews.com/berita/1405746/legislator-minta-perusahaan- jadikan-phk-
               Page/URL
                              opsi-terakhir-hadapi-covid-19
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive









               Padang, - Ketua Komisi II DPRD Sumatera Barat Arkadius meminta perusahaan di
               daerah itu untuk menjadikan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawan
               sebagai opsi terakhir ketika menghadapi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-
               19.

               "Wabah ini banyak berdampak bagi kehidupan. Kalau bisa menghindari yang
               merugikan, baiknya ditunda dulu," kata dia di Padang, Senin.

               Ia mengatakan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sumatera Barat mencatat
               ada sekitar 4.000 lebih pekerja yang dirumahkan akibat dampak COVID-19 dan
               sekitar 200 pekerja juga terkena PHK langsung.

               Ia meminta agar PHK agaknya dijadikan opsi terakhir, perusahaan dapat
               menerapkan bekerja dari rumah bagi karyawan untuk sektor yang memungkinkan.

               Apabila harus ke kantor, perusahaan dapat menerapkan kebijakan perampingan jam
               kerja.

               Jika kondisi memburuk, barulah pihak perusahaan berhak melakukan kebijakan
               merumahkan karyawan namun untuk opsi ini karyawan berhak mendapatkan gaji
               penuh pada bulan pertama, pemotongan 30 persen di bulan ke dua dan
               penghentian gaji pada bulan ke tiga.

               Menurut dia walaupun dalam kondisi darurat, perusahaan harus mematuhi Undang-
               Undang nomor 3, Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan.

               Ia mengatakan regulasi ini mengatur tahapan kebijakan yang harus dijalankan dan
               kewajiban perusahaan untuk keadaan darurat.

               "Bagi yang dipecat, hak mereka harus diberikan seperti uang pesangon dan uang
               jasa. Kondisi ini darurat namun peraturan undang-undang harus dilaksanakan,"
               katanya.

               Pewarta: Mario Sofia Nasution  Editor: Kunto Wibisono  COPYRIGHT (c)2020  .










                                                       Page 88 of 193.
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94