Page 241 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2021
P. 241
Judul Pemerintah akan Tambah Penerima BSU Sebanyak 1,6 Juta Orang
Nama Media merdeka.com
Newstrend Bantuan Subsidi Upah 2021
Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-akan-tambah-penerima-
bsu-sebanyak-16-juta-orang.html
Jurnalis Anggun P. Situmorang
Tanggal 2021-10-26 16:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Bantuan
subsidi upah diperluas. Di mana tadinya hanya diberikan untuk mereka yang di level IV dan II
targetnya 8.783.350 dengan dipa Rp8,7 triliun
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Sisa dana
BSU Rp1,7 triliun. Penerima BSU diperluas sesuai usulan kemenaker ini diharap bisa dilaksanakan
dan tidak ada perubahan kriteria akan ada 1,6 juta pekerja dengan anggaran Rp1,6 triliun
neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Kartu top up
sembako menggunakan dana di Kemensos disalurkan November Desember dilakukan 3 bulan
sekaligus di 35 kabupaten/kota untuk penanganan kemiskinan ekstrem
Ringkasan
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan
menambah jumlah penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebanyak 1,6 juta orang. Sebelumnya
penerima BSU hanya 8,7 orang pekerja.
PEMERINTAH AKAN TAMBAH PENERIMA BSU SEBANYAK 1,6 JUTA ORANG
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan
menambah jumlah penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebanyak 1,6 juta orang. Sebelumnya
penerima BSU hanya 8,7 orang pekerja.
"Bantuan subsidi upah diperluas. Di mana tadinya hanya diberikan untuk mereka yang di level
IV dan II targetnya 8.783.350 dengan dipa Rp8,7 triliun," ujarnya, Jakarta, Selasa (26/10).
Adapun penambahan jumlah penerima tersebut dengan mempertimbangkan kelebihan
anggaran. Kriteria penerima nantinya tetap sesuai dengan usulan Kementerian Ketenagakerjaan.
240
