Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JULI 2020

Sementara di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sebanyak 5 juta, dan di Kementerian
Luar Negeri (Kemlu) 4,2 juta.

IRONIS, DATA PEKERJA MIGRAN DI BP2MI, KEMLU, DAN KEMENAKER BERBEDA

JAKARTA - Persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak hanya terjadi di negara tempat
tujuan, tapi berbagai persoalan ada sejak di dalam negeri. Salah satu persoalan mendasar dari
persoalan PMI adalah data yang tidak sinkron antarlembaga pemerintahan.

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan,
ada problem yang sangat serius dalam tata kelola PMI . Dia menyebutkan data jumlah PMI
yang ada di BP2MI yang terintegrasi dengan data Keimigrasian by name by address ada
sebanyak 3,7 juta PMI. Sementara di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sebanyak 5
juta, dan di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) 4,2 juta.
"Artinya tiga kementerian lembaga ini memiliki data yang berbeda. Kalau kita ingin
mengagungkan data World Bank jumlah PMI ada 9 juta. Tentu saya tidak ragu dengan data
BP2MI karena terintegrasi dengan data Keimigrasian. Tapi ketika ada angka yang berbeda
antarlembaga ini maka muncul keraguan publik terhadap data. Kalau trust publik tidak ada
kepada kementerian/lembaga maka kita harus jujur ada problem bernegara, khususnya dalam
mendata jumlah pasti berapa jumlah PMI," ujar Benny Rhamdani dalam Bincang Seru Live IG
SINDOnews bertajuk "Berantas Mafia Percaloan Pekerja Migran", Rabu (8/7/2020).(
Kemenaker Siap Buka Pengiriman PMI ke Hong Kong-Taiwan ) Dikatakan Benny, jika mengacu
pada data World Bank jumlah PMI sebanyak 9 juta maka ada selisih 5,3 PMI yang tidak
terdeteksi dalam sistem yang dimiliki BP2MI. "Maka secara otomatis mereka WNI yang bekerja
di luar negeri ada di luar kontrol perlindungan negara. Bagaimana kita melindungi PMI karena
di sisi lain mereka juga tidak terdata dalam sistem kita," tuturnya.

Padahal, dalam proses pengiriman PMI ini, kata Benny, ada masalah serius berupa praktik
perbudakan modern yang dilakukan para mafia, sindikat, komplotan penjahat dengan
melibatkan oknum-oknum yang hari ini ada di institusi-institusi kekuasaan.

"Mereka diberikan kewenangan oleh negara untuk mengurus PMI, tapi mereka justru terlibat
dalam kejahatan yang disebut pengiriman ilegal ke negara-negara penerima. Maka BP2MI
menyatakan perang terhadap sindikasi pengiriman PMI ilegal karena ini merupakan kejahatan
luar biasa, bisnis kotor yang seolah-olah bendera negara lebih rendah daripada bendera-
bendera perusahaan," katanya.

Menurutnya, inilah saatnya negara hadir untuk memberantas praktik jahat sindikasi pengiriman
PMI ilegal. "Saatnya negara harus hadir, hukum harus bekerja, dan posisi Bendera Merah Putih
harus dikembalikan di atas lebih tinggi posisinya dari bendera-bendera perusahaan," katanya.(
TKW Ety Bebas dari Hukuman Mati, Ini Kata Ridwan Kamil ) Dikatakan Benny, tantangan ke
depan adalah bagaimana negara melindungi PMI sementara ada 5,3 juta PMI yang tidak ada
dalam deteksi sistem BP2MI. Nama, daerah asal, dan di negara mana mereka bekerja tidak
diketahui oleh negara. Karena itu, diperlukan modernisasi sistem yang terintegrasi dalam satu
Big Single Data PMI. "Kalau ada sistem yang menghasilkan big single data maka otomatis negara
bisa mengetahui warganya yang harus dilindungi," tuturnya.

Benny menargetkan big single data ini akan tercapai dalam enam bulan ke depan. Pihaknya
juga bekerja sama dengan kerja sama dengan kementerian dan lembaga lain, baik Kemlu,
Kemenaker, dan lainnya untuk kepentingan ini. "Modernisasi sistem telah disetujui Pak
Presiden," katanya. (abd).

102