Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JULI 2020
P. 40

Judul               Siapkan Anggaran dan Balai Latihan Kerja
                 Nama Media          Jawa Pos

                 Newstrend           Standar Kompetensi Kerja Bidang Perfilman
                 Halaman/URL         Pg11
                 Jurnalis            WIR
                 Tanggal             2020-07-10 04:44:31
                 Ukuran              119x278mmk
                 Warna               Warna
                 AD Value            Rp 88.060.000
                 News Value          Rp 440.300.000
                 Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                 Layanan             Korporasi
                 Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana akan membangun dua Balai Latihan Kerja
              (BLK) komunitas untuk bidang  perfilman  . Alokasi anggaran yang disiapkan yakni Rp 1 miliar
              untuk masing-masing BLK, atau total sekitar Rp 2 miliar.



              SIAPKAN ANGGARAN DAN BALAI LATIHAN KERJA

              KEMENTERIAN  ketenagakerjaan  menawarkan  program  balai  latihan  kerja  (BLK)  komunitas
              terkait  bidang  perfilman  untuk  membantu  mengembangkan  kompetensi  pekerja  di  sektor
              tersebut

              "Ada  tanah  yang  tersedia.  Kami  akan  membangunkan  gedungnya  Kami  akan  memberikan
              peralatan yang dibutuhkan. Kami juga akan sediakan biaya untuk instruktur pelatihannya," kata
              Menaker Ida.

              Dia akan mengalokasikan anggaran untuk pembentukan BLK komunitas bidang film tersebut
              karena menyadari pentingnya peningkatan kompetensi untuk para pekerja yang bergerak di
              sektor seni perfilman.

              Kemnaker  rencananya  mengalokasikan  anggaran  untuk  dua  BLK  komunitas  untuk  sektor
              perfilman dengan masing-masing berkisar Rp 1 miliar

              Dirjen Binalattas Kemnaker Bambang Satrio Lelono menyatakan, penyusunan SKKNI melibatkan
              para pemangku kepentingan.

              Yakni, Pusat Pengembangan Perfilman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian
              Ketenagakerjaan,  Kementerian  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Unggi,  UPT  Kebudayaan,
              Lembaga Sertifikasi Profesi, Asosiasi Perfilman (pelaku seni dan film), akademisi, praktisi film,
              serta SMA/ SMK. (tih/co4/wir)





                                                           39
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45