Page 5 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JULI 2020

Selain itu, DPR meminta pemerintah melakukan koordinasi lintas instansi terkait pengawasan
pelaksanaan relaksasi kebijakan stimulus ekonomi bagi pelaku usaha sehingga tidak terjadi PHK
bagi pekerja.

Selain itu, membuat kebijakan percepatan penciptaan lapangan kerja berbasis UMKM.

Obon Tabroni sepakat bahwa pemerintah harus menyediakan pelatihan kepada angkatan kerja.
Namun, berdasarkan pengalamannya, kemampuan itu bisa dipelajari secara cepat sesuai
dengan industri yang membutuhkan. "Orang ngelas dan bongkar motor itu enam bulan sudah
jago. Yang paling penting itu sebenar -nya mental. Mental (bekerja) di industri berbeda dengan
agraris. Kalau orang pabrik itu harus disiplin dan etos kerjanya (tinggi)," ujarnya saat dihubungi
SINDO Media, Kamis(9/7/2020).

Pemerintah, menurut Obon, juga perlu menyediakan pelatihan pada sektor-sektor industri baru
dan sedang berkembang, seperti penyuntingan video dan sebagainya. Saat ini industri digital
merupakan yang paling pesat berkembang. Masalahnya, saat ini industri sedang lesu sehingga
nyaris tidak bisa menyerap tenaga kerja.

Mohammad Faisal berharap pemerintah mendorong kembali konsep link and match yang masih
lemah dengan berbagai pelatihan. Dengan demikian, tenaga kerja, termasuk dari kalangan
muda, bisa terserap lapangan kerja karena memiliki kemampuan yang dibutuhkan.

Namun, Faisal menggariskan, dalam kondisi pandemi ini pemerintah harus mengambil langkah-
langkah konkret dan realistis untuk mendorong pertumbuhan lapangan kerja. Mau tidak mau,
dalam kondisi pandemi saat ini, pemerintah harus menciptakan banyak proyek atau program
padat karya. Misalnya, Kementerian PUPR yang sudah menyalurkan program padat karya tunai
(PKT) di desa untuk mendukung pembangunan infrastruktur. "Selain untuk infrastruktur, tujuan
program itu sebenarnya untuk menyerap tenaga kerja lokal se-hingga masyarakat setempat
bisa meraih penghasilan," katanya.

Skema lainnya, lanjut Faisal, melalui program dana desa dan bantuan sosial (bansos) yang
diarahkan untuk menciptakan proyek-proyek yang bisa dikerjakan masyarakat setempat. "Bila
pandemi sudah selesai dan ekonomi sudah mulai pulih, maka pemerintah bisa mendorong
kembali konsep link and match yang masih lemah dengan berbagai pelatihan,"katanya.

Faisal menandaskan, program Kartu Prakerja secara teoretis merupakan program baik
yang bertujuan membantu menjembatani masalah link and match antara lulusan sekolah dan
industri. Namun, karena banyak bermasalah dan kondisi pandemi program itu tidak cocok.
"Sebab, penganggurannya bukan karena masalah link and match, tetapi karena pemutusan
hubungan kerja (PHK),"ucapnya.
Dia kemudian menuturkan banyaknya pengangguran dari kalangan usia muda dan produktif
karena mereka minim pengalaman. Hal ini berbeda dengan kalangan tenaga kerja di atas 25
tahun karena umumnya mereka sudah pernah bekerja atau memiliki pengalaman. Di sisi lain,
demografi penduduk dengan usia di atas 25 tahun makin sedikit. Salah satu penyebab tingginya
penganggur-anitu lantaran banyak anak saat ini sudah bisa mengenyam pendidikan sekolah.

Pemicu lain yaitu umumnya kalangan muda usia 20 ke atas memiliki ekspektasi memperoleh
pekerjaan formal dengan harapan penghasilan lebih baik dan stabil dibandingkan pekerjaan
informal. Namun, persaingan di level itu justru semakin ketat. Kondisi itu berbeda dengan usia
15-19 tahun yang sebagian besar berlatar belakang pendidikan lulusan SD/SMP.

M Rifki Fadilah, menilai pendidikan vokasi bisa menjembatani antara dunia pendidikan dan dunia
industri. Dia pun mendorong SMK melakukan terobosan baru seperti melakukan sinergi dengan
industri,termasuk menyusun kurikulum sesuai kebutuhan industri "Cara lainnya yaitu dengan
4