Page 173 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 173
Title BERPOTENSI HILANGKAN HAK PEKERJA, PENGAMAT: KAJI ULANG OMNIBUS LAW
Media Name sindonews.com
https://nasional.sindonews.com/read/1528960/12/berpotensi-hilangkan-hak-pekerja-
Page/URL
pengamat-kaji-ulang-omnibus-law-1581922713
Journalist Rakhmatullah
Article Type News
Pub. Date 2020-02-17
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Ditjen Binapenta / Negative
Sentiment
Summary
Keluarnya draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja menuai polemik di masyarakat. Terlebih,
penyederhanaan regulasi itu diketahui mengatur penghapusan upah bagi buruh jika berhalangan kerja
hingga masalah cuti panjang untuk buruh atau karyawan dengan masa kerja 6 tahun.
Pengamat Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menyatakan, keluarnya draft
tersebut momentum untuk menguji responsitas para pemegang fungsi legislasi. "Memori masih segar
ketika akhir periode DPR kemarin ada sikap yang berbeda dalam menyikapi RUU yang ditolak
masyarakat, UU KPK tetap saja disahkan meski ditolak," kata Suparji saat dihubungi SINDOnews, Senin
(17/2/2020).
Quote
Sekiranya ini tetap jalan berarti selera pembuat UU yang menentukan bukan sikap masyarakat
terhadap suatu RUU
-- Suparji Ahmad, Pengamat Hukum Universitas Al Azhar Indonesia
BERPOTENSI HILANGKAN HAK PEKERJA, PENGAMAT: KAJI ULANG OMNIBUS LAW
Keluarnya draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja menuai polemik di masyarakat. Terlebih,
penyederhanaan regulasi itu diketahui mengatur penghapusan upah bagi buruh jika berhalangan kerja
hingga masalah cuti panjang untuk buruh atau karyawan dengan masa kerja 6 tahun.
Pengamat Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menyatakan, keluarnya draft
tersebut momentum untuk menguji responsitas para pemegang fungsi legislasi. "Memori masih segar
ketika akhir periode DPR kemarin ada sikap yang berbeda dalam menyikapi RUU yang ditolak
masyarakat, UU KPK tetap saja disahkan meski ditolak," kata Suparji saat dihubungi SINDOnews, Senin
(17/2/2020).
Sedangkan, kata Suparji, RUU KUHP yang sudah puluhan tahun dibahas akhirnya ditunda karena ada
penolakan masyarakat. Begitu juga dengan Omnibus Law, kata Suparji, sekarang ini banyak pihak yang
menolak dari mulai serikat pekerja termasuk insan pers. Sehingga RUU seharusnya tidak dipaksakan.
Terlebih, kata Suparji, urgensinya Omnibus Law tak terlihat nyata dan substansinya cenderung
kompilatif atau kodifikatif yang berpotensi menimbulkan masalah ditinjau aspek konstitusionalitas.
"Sekiranya ini tetap jalan berarti selera pembuat UU yang menentukan bukan sikap masyarakat
terhadap suatu RUU," ucapnya.
