Page 171 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 171
"Dalam RUU Cipta Keija UMK dan UMSK yang selama ini berlaku dihapus. Berarti upah minimum
hilang. Kalau dipaksakan UMP Jawa Barat sebesar Rp 1,8 juta. UMK Kabupaten Bekasi Rp4,4 juta, masa
turun upah mereka." ungkap Said mengkritik RUU Ciptaker tersebut.
Sementara itu. karena sistem alih daya dan kerja kontrak dibebaskan, maka buruh tidak lagi
mendapatkan jaminan sosial, seperti jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kesehatan dan yang
lainnya.
Selain itu. terdapat sembilan alasan lainnya. KSPI menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yakni
hilangnya upah minimum, hilangnya pesangon, sistem alih daya seumur hidup, karyawan kontrak
seumur hidup, waktu kerja yang eksploitatif, tenaga kerja asing buruh kasar berpotensi bebas masuk
ke Indonesia, hilangnyajaminan sosial dengan adanya sistem alih daya seumur hidup dan karyawan
kontrak seumur hidup. Pl IK dipermudah, dan hilangnya sanksi pidana untuk pengusaha.
Iqbal menjelaskan jika RUU itu tetap dipaksakan disahkan, maka KSPI dan buruh akan menggelar aksi
besar-be-saran secara nasional dan di daerah terus-menerus. Aksi besar akan dimulai saat sidang
paripurna DPR yang akan membahas Omnibus Law.
Langkah hukum juga akan dilakukan, yaitu "judicial review" formil UU tersebut di Mahkamah
Konstitusi untuk membatalkan seluruh isi Omnibus Law Cipta Keija, "judicial review" materiil di
Mahkamah Konstitusi terhadap pasal yang merugikan buruh, dan gugatan warga negara "Citizen law
suit" di PN Jakarta Pusat.
KSPI juga meminta DPR menghapus semua pasal kluster ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja dan
kembali kepada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kctcnagakcijaan.
Sebelumnya, pada Rabu (12/2) puluhan ribu buruh yang tergabung dalam KSPSI mendatangi Gedung
DPR Senayan, Jakarta, untuk menolak RUU Omnibus Law Ciptaker yang dibahas tidak melibatkan
kalangan buruh dan disinyalir merugikan pekerja.
Pada kesempatan itu buruh menyampaikan beberapa tuntutan di depan pimpinan DPR, pertama,
unsur buruh harus masuk ke dalam tim pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. (Ant/dtc)
