Page 168 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 168
4. Hilangnya Jaminan Sosial, Kesehatan dan Pensiun
"Dengan karyawan kontrak dan outsourcing, tak ada jaminan sosial pensiun. Pekerja yang haid, sakit,
dipotong gaji," Presiden KSPI, Said Iqbal.
5. Aturan Mengenai Jam Kerja yang Dianggap Eksploitatif.
Pada draf RUU Cipta Kerja ketentuan pasal 77 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 diubah
menjadi tiga poin aturan saja.
Tiga poin itu sebagai berikut:
1. Setiap Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
2. Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu.
3. Pelaksanaan jam kerja bagi pekerja/buruh di perusahaan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Kemudian, draf RUU Cipta Kerja memasukkan satu pasal baru yang dinamai pasal 77 A. Pasal ini
mengatur tiga hal, salah satunya memperbolehkan pengusaha memberlakukan waktu kerja yang
melebihi ketentuan pada pasal 77 ayat (2) dalam draf RUU Cipta Kerja.
