Page 170 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 170
Title KSPI: RUU CIPTAKER MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN KERJA
Media Name Analisa Daily
Page/URL 1
Journalist dtc
Article Type News
Pub. Date 2020-02-17
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 480 / Color
Category & Corporate / Ditjen Binapenta / Negative
Sentiment
Summary
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tegas menolak Rancangan Undang Undang Cipta Kerja
(RUU Ciptaker) karena tidak mengandung tiga prinsip ketenagakerjaan.
"Dalam RUU Cipta Kerja ini sama sekali tidak tercermin adanya prinsip ketenagakerjaan yakni
kepastian kerja, jaminan pendapatan, dan jaminan sosial, atau dengan kata lain tidak ada
perlindungan bagi buruh. Bahkan menghilangkan kesejahteraan yang selama ini didapat buruh." ujar
Presiden KSPI, Said Iqbal. di Jakarta. Minggu (16/2).
Quote
Dalam RUU Cipta Kerja ini sama sekali tidak tercermin adanya prinsip ketenagakerjaan yakni kepastian
kerja, jaminan pendapatan, dan jaminan sosial, atau dengan kata lain tidak ada perlindungan bagi
buruh. Bahkan menghilangkan kesejahteraan yang selama ini didapat buruh
-- ,
KSPI: RUU CIPTAKER MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN KERJA
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tegas menolak Rancangan Undang Undang Cipta Kerja
(RUU Ciptaker) karena tidak mengandung tiga prinsip ketenagakerjaan.
"Dalam RUU Cipta Kerja ini sama sekali tidak tercermin adanya prinsip ketenagakerjaan yakni
kepastian kerja, jaminan pendapatan, dan jaminan sosial, atau dengan kata lain tidak ada
perlindungan bagi buruh. Bahkan menghilangkan kesejahteraan yang selama ini didapat buruh." ujar
Presiden KSPI, Said Iqbal. di Jakarta. Minggu (16/2).
Dia menambahkan prinsip ketenagakerjaan harus mengandung prinsip kepastian pekerjaan, jaminan
pendapatan. dan kepastian jaminan sosial.
Tidak adanya kepastian kerja, lanjut dia. tercermin dari outsourcing dan kerja kontrak seumur hidup
tanpa batas. PHK bisadilakukan dengan mudah,dan tenaga kerja asing buruh kasar yang tidak memiliki
keterampilan berpotensi bebas masuk ke Indonesia.
Kemudian, tidak adanya kepastian pendapatan terlihat dari hilangnya upah minimum, tidak ada lagi
sanksi pidana bagi pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum, dan hilangnya
pesangon. Pasalnya, upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah sektoral kabupaten/kota
(UMSK) dihapuskan. Sementara itu, untuk upah minimum ditetapkan lewat upah minimum provinsi
(UMP) yang tercantum dalam pasal 88 C yang berbunyi gubernur menetapkan upah minimum sebagai
jaring pengaman.
