Page 166 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 166

Title           FAKTA-FAKTA OMNIBUS LAW CIPTA KERJA, DARI PESANGON HINGGA JAM KERJA

               Media Name      viva.co.id
                               https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1200153-fakta-fakta-omnibus-law-cipta-kerja-
               Page/URL
                               dari-pesangon-hingga-jam-kerja
               Journalist      Daurina Lestari

               Article Type    News

               Pub. Date       2020-02-17
               Newstrend       OMNIBUS LAW

               Size/Color      1 / Color
               Category &      Corporate / Ditjen Binapenta / Negative
               Sentiment

               Summary
               Pemerintah sudah menyerahkan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja kepada DPR
               RI. Omnibus Law diklaim Pemerintah akan mendorong penciptaan lapangan kerja dan investasi asing
               ke dalam negeri.
               Namun, rancangan undang-undang ini mendapat penolakan dari serikat pekerja Indonesia. RUU ini
               dinilai tidak berpihak kepada pekerja.

               Quote

               Dengan karyawan kontrak dan outsourcing, tak ada jaminan sosial pensiun. Pekerja yang haid, sakit,
               dipotong gaji

               -- Said Iqbal, Presiden KSPI
               FAKTA-FAKTA OMNIBUS LAW CIPTA KERJA, DARI PESANGON HINGGA JAM KERJA

               Pemerintah sudah menyerahkan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja kepada DPR
               RI. Omnibus Law diklaim Pemerintah akan mendorong penciptaan lapangan kerja dan investasi asing
               ke dalam negeri.

               Namun, rancangan undang-undang ini mendapat penolakan dari serikat pekerja Indonesia. RUU ini
               dinilai tidak berpihak kepada pekerja.

               Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal mengatakan, RUU itu telah menghilangkan
               prinsip kesejahteraan buruh. Beberapa prinsip tersebut di antaranya tidak adanya jaminan pekerjaan,
               perlindungan mengenai pendapatan bagi pekerja, dan hilangnya jaminan sosial.

               Pemerintah  berencana  menghapuskan,  mengubah,  dan  menambah  pasal  terkait  dengan  UU
               Ketenagakerjaan. Berikut beberapa fakta terkait Omnibus Law Cipta Kerja.

               1. Uang Pesangon

               Berdasarkan pasal 156 draf Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta, disebutkan pengusaha
               wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja ketika melakukan pemutusan
               hubungan kerja.

               Di pasal 157 RUU tersebut dijelaskan pula dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan
               masa  kerja  terdiri  atas  upah  pokok  dan  tunjangan  tetap  yang  diberikan  pekerja/buruh  dan
               keluarganya.
   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171