Page 161 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 161
Perhatian Khusus Meskipun demikian, menurut hemat saya, terdapat beberapa hal pokok yang perlu
mendapatkan perhatian khusus untuk segera diatur ulang dalam RUU Cipta Lapangan Kerja ini,
terutama tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Pemerintah perlu menuangkan sebuah aturan baru pada UU Cipta Lapangan Kerja tentang metode
penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Metode yang ada sekarang ini sangat tidaklah
bersahabat dan seringkali menyulitkan bagi pekerja saat berselisih.
Ketentuan mengikuti hukum acara perdata pada saat penyelesaian perselisihan hubungan industrial
dan tidak difungsikan maksimal peran Mediator Hubungan Industrial sebagai lapis pertama pada
penyelesaian perselisihan hubungan industrial seolah menjadikan kendala paling utama bagi pekerja
dalam membela dirinya saat berselisih.
Hal ini akan semakin diperparah jika pekerja tersebut tidak pernah mengikuti pendidikan fakultas
hukum. Asas mudah dan cepat dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial seolah menjadi
jargon yang tidak menyentuh dasar.
Selain kekosongan hukum dan tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial, saya menilai,
pemerintah seharusnya sudah mulai memikirkan dan menjelajahi konsep ketenagakerjaan yang
berkaitan dengan usaha rintisan berbasis teknologi sehingga tidak ada "mitra ilusi".
"Mitra ilusi" di sini dalam artian, seharusnya hubungan kerjanya itu adalah antara pekerja dan
pengusaha namun sebagai mitra seolah mereka saling memiliki hak dan kewajiban yang sama serta
berimbang.
Di masa mendatang, usaha rintisan berbasis teknologi akan tumbuh dan berkembang semakin pesat
di Indonesia. Sebuah konsep pengaturan ketenagakerjaan yang jelas pada usaha bentuk ini tentunya
akan memberikan kepastian investasi dan menciptakan lapangan kerja baru secara benar.
Kata kunci pada Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tentang definisi hubungan
kerja sudah selayaknya mendapatkan tinjauan ulang guna memperbaiki persoalan "mitra ilusi" ini.
Patut Didukung Secara keseluruhan meskipun terdapat kekurangan kesempurnaan di sana-sini, saya
melihat bahwa RUU Cipta Lapangan Kerja tidaklah buruk dan patut didukung.
Tidak ada yang perlu dikhawatirkan pada konsep RUU Cipta Lapangan Kerja bidang Ketenagakerjaan.
Dalam arti, memang tidak ada sesuatu hal pokok dasar yang diatur kecuali pengulangan yang telah
ada.
Saya pada pijakan pandangan ini lebih melihat bahwa RUU Cipta Lapangan Kerja sebagai sebuah
niatan positif pemerintah semata yang tentunya masih perlu dilakukan beberapa perbaikan di tingkat
pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat.
Saya yakin dan percaya sebuah konsep hukum ketenagakerjaan yang baik dan menyeluruh serta guna
mengisi kekosongan hukum selama ini akan menjadi jawaban atas segala problematika
ketenagakerjaan di Indonesia, dan pada akhirnya terciptanya masyarakat adil dan makmur
sebagaimana cita-cita kita bersama.
Gede Arya Wiryana, SH, MH, MHRM praktisi ketenagakerjaan, alumni Universitas Canberra
(mmu/mmu) ruu cipta lapangan kerja ketenagakerjaan omnibus law cipta lapangan kerja.
