Page 157 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 157
Selain itu, dalam RUU Cipta Kerja, upah minimun hanya didasarkan pada upah minimum provinsi
(UMP). KSPI menilai upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral
kabupaten/kota (UMSK) akan dihapus.
"Jika yang berlaku hanya UMP, maka upah pekerja di Karawang yang saat ini Rp 4,5 juta bisa turun
menjadi hanya Rp 1,81 juta," katanya.
Selain itu, tidak ada denda bagi pengusaha yang terlambat membayar upah. Padahal, dalam UU
Nomor 13 Tahun 2003, pengusaha yang terlambat membayar upah bisa dikenakan denda
keterlambatan. "Dampaknya, pengusaha akan semena-mena dalam membayar upah kepada buruh,"
ujarnya.
Terkait uang pesangon, KSPI juga menilai RUU Cipta Kerja akan membuat sebagian hak pekerja hilang.
Selama ini pesangon ada tiga komponen, yakni uang pesangon itu sendiri, penghargaan masa kerja,
dan penggantian hak.
Sementara dalam RUU Cipta Kerja, uang penggantian hak dihilangkan. Sedangkan uang penghargaan
masa kerja dari maksimal 10 bulan hanya menjadi 8 bulan.
"Bilamana RUU Cipta Kerja ini tetap dipaksakan disahkan, maka KSPI dan buruh Indonesia akan
menggelar aksi besar-besaran secara nasional dan di daerah terus-menerus. Aksi besar akan dimulai
saat sidang paripurna DPR RI yang akan membahas Omnibus Law ini," katanya.
