Page 156 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 156
TOLAK OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA, BURUH ANCAM GELAR DEMO BESAR-
Title
BESARAN
Media Name kontan.co.id
https://nasional.kontan.co.id/news/tolak-omnibus-law-ruu-cipta-kerja-buruh-
Page/URL
ancam-gelar-demo-besar-besaran
Journalist Kompas.com
Article Type News
Pub. Date 2020-02-17
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Ditjen Binapenta / Negative
Sentiment
Summary
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan menggelar aksi besar-besaran bila
Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja disahkan. KSPI menolak Omnibus Law
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang drafnya telah diserahkan pemerintah ke DPR RI.
Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan, hukum ketenagakerjaan harus mengandung prinsip kepastian
pekerjaan, jaminan pendapatan, dan kepastian jaminan sosial. Namun, ia menilai RUU tersebut sama
sekali tak tecermin adanya ketiga prinsip yang disebutkan.
Quote
Karena tiga prinsip tadi tidak terdapat dalam RUU Cipta Kerja, maka KSPI menyatakan dengan tegas
menolak RUU Cipta Kerja Omnibus Law
-- Said Iqbal, Presiden KSPI
TOLAK OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA, BURUH ANCAM GELAR DEMO BESAR-BESARAN
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan menggelar aksi besar-besaran bila
Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja disahkan. KSPI menolak Omnibus Law
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang drafnya telah diserahkan pemerintah ke DPR RI.
Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan, hukum ketenagakerjaan harus mengandung prinsip kepastian
pekerjaan, jaminan pendapatan, dan kepastian jaminan sosial. Namun, ia menilai RUU tersebut sama
sekali tak tecermin adanya ketiga prinsip yang disebutkan.
"Karena tiga prinsip tadi tidak terdapat dalam RUU Cipta Kerja, maka KSPI menyatakan dengan tegas
menolak RUU Cipta Kerja Omnibus Law," kata Iqbal dalam siaran pers, Jakarta, Minggu (16/2/2020).
Selain itu, menurut dia, ada 9 alasan KSPI menolak isi RUU Cipta Kerja, khususnya untuk klaster
ketenagakerjaan, di antaranya terkait upah minimum, pesangon, outsourcing, karyawan kontrak, dan
waktu kerja yang dinilai eksploitatif.
Selanjutnya, KSPI juga menilai RUU Cipta Kerja berpotensi membuat tenaga kerja asing buruh kasar
atau unskill worker bebas masuk ke Indonesia, membuat jaminan sosial hilang, PHK dipermudah, dan
hilangnya sanksi pidana untuk pengusaha.
