Page 151 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 151
Selama ini, yang dimaksud pesangon ada tiga komponen. Pertama, uang pesangon itu sendiri. Kedua,
penghargaan masa kerja, dan yang ketiga penggantian hak.
"Dalam RUU Cipta Kerja, uang penggantian hak dihilangkan. Sedangkan uang penghargaan masa kerja
dari maksimal 10 bulan hanya menjadi 8 bulan," urai Said Iqbal.
Ketiga, outsourcing seumur hidup. RUU Cipta Kerja membebaskan kerja kontrak di semua jenis
pekerjaan. Bahkan bisa saja, buruh dikontrak seumur hidup. Karena kontrak kerja hanya didasarkan
pada kesepakatan pengusaha dan buruh.
Padahal, kata Said Iqbal, sebelumnya kerja kontrak hanya diperbolehkan untuk pekerjaan yang sekali
selesai atau sementara dan tidak untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
"Waktu kontrak pun hanya boleh dilakukan maksimal 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali
maksimal 1 tahun," tegasnya.
Keempat, karyawan kontrak seumur hidup. Di dalam RUU Cipta Kerja, outsourcing bebas
dipergunakan di semua jenis pekerjaan dan tidak ada batas waktu. Dengan demikian, buruh bisa saja
di outsourcing seumur hidup.
"Padahal dalam UU 13/2003, outsourcing hanya dibatasi untuk lima jenis pekerjaan yang bukan core
bisnis," sambungnya.
Kelima, waktu kerja yang eksploitatif. Di dalam RUU Cipta Kerja diatur waktu atau jam kerja adalah
40 jam seminggu. Hal ini menyebabkan pengusaha bisa mengatur seenaknya jam kerja dengan upah
per jam.
"Padahal dalam UU 13/2003 diatur waktu kerja maksimal 7 jam per hari untuk 6 hari kerja dan 8 jam
sehari untuk 5 hari kerja," lanjut Said Iqbal.
Keenam, TKA buruh kasar unskill worker berpotensi bebas masuk ke Indonesia. Hal ini terlihat dari
dihapuskannya izin tertulis dari menteri bagi TKA yang hendak bekerja di Indonesia. Selain itu, TKA
untuk start-up dan lembaga pendidikan dibebaskan, bahkan tanpa perlu membuat rencana
penggunaan TKA.
"Tidak adanya izin, menyebabkan TKA buruh kasar bisa masuk ke Indonesia dengan mudah tanpa
terdeteksi," masih kata Said Iqbal.
Sementara alasan ketujuh adalah hilangnya jaminan sosial dengan adanya sistem outsourcing seumur
hidup dan karyawan kontrak seumur hidup. Kedelapan, PHK yang dipermudah, dan terakhir hilangnya
sanksi pidana untuk pengusaha.
EDITOR: WIDIAN VEBRIYANTO Tag: KSPI RUU CIPTA KERJA BURUH PEKERJA.
