Page 146 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 146
Title KSPI MINTA DPR BATALKAN OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Media Name republika.co.id
https://nasional.republika.co.id/berita/q5u1cn409/kspi-minta-dpr-batalkan-omnibus-
Page/URL
law-cipta-kerja
Journalist Nawir Arsyad Akbar
Article Type News
Pub. Date 2020-02-17
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment
Summary
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja akan
merugikan para kelas pekerja. Maka dari itu, mereka meminta DPR untuk mengkritisi bahkan
membatalkan RUU tersebut.
"Khususnya klaster ketenagakerjaan dan semua yang berhubungan dengan ketenagakerjaan," ujar
Presiden KSPI Said Iqbal saat dikonfirmasi, Senin (17/2).Sebelumnya, Said menjelaskan, draf salinan
resmi RUU Cipta Kerja menghapus upah minimum kabupaten dan kota serta menggunakan upah
minimun provinsi. Padahal, seluruh daerah, kecuali DKI Jakarta dan Yogyakarta, mengacu kepada upah
minimum kabupaten kabupaten kota. Upah minimun provinsi tidak dipakai dan angka acuannya juga
jauh lebih kecil.
KSPI MINTA DPR BATALKAN OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja akan
merugikan para kelas pekerja. Maka dari itu, mereka meminta DPR untuk mengkritisi bahkan
membatalkan RUU tersebut.
"Khususnya klaster ketenagakerjaan dan semua yang berhubungan dengan ketenagakerjaan," ujar
Presiden KSPI Said Iqbal saat dikonfirmasi, Senin (17/2).Sebelumnya, Said menjelaskan, draf salinan
resmi RUU Cipta Kerja menghapus upah minimum kabupaten dan kota serta menggunakan upah
minimun provinsi. Padahal, seluruh daerah, kecuali DKI Jakarta dan Yogyakarta, mengacu kepada upah
minimum kabupaten kabupaten kota. Upah minimun provinsi tidak dipakai dan angka acuannya juga
jauh lebih kecil.
Sebagai contoh di wilayah Jawa Barat, upah minimum di Kabupaten Bekasi sebesar Rp 4,4 juta per
bulan dan di Karawang Rp 4,5 juta per bulan. Namun, upah provinsi Jawa Barat hanya Rp 1,8 juta per
bulan.
"Apakah ini mau diturunkan dari Rp 4,5 juta jadi Rp 1,8 juta. Saya katakan pemerintah tidak ada otak.
Tidak ada otaknya," kata Said di Jakarta, Ahad (16/2).
Lebih lanjut, RUU Cipta Kerja juga mengenal istilah upah per satuan waktu atau upah per jam.
Dibayarnya pekerja berdasarkan jam kerja maka secara nyata menghilangkan upah minimum per
bulan yang selama ini digunakan.
