Page 143 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 143
Title DIMINTA BERI BONUS 5 KALI UPAH, PENGUSAHA CUMA BISA PASRAH
Media Name mediaindonesia.com
https://mediaindonesia.com/read/detail/290451-diminta-beri-bonus-5-kali-upah-
Page/URL
pengusaha-cuma-bisa-pasrah
Journalist Putra Ananda
Article Type News
Pub. Date 2020-02-17
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Positive
Sentiment
Summary
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W menyebut regulasi pemberian
bonus senilai 5 kali upah memberatkan pengusaha dari segi cash flow perusahaan. Namun kendati
demikian Shinta menyebut pihak pengusaha akan mencoba menerima regulasi tersebut.
"Bagi pengusaha ini mengejutkan dan sangat berat dari aspek cash flow , tapi demi kemajuan
ekonomi yang lebih baik kami akan berkonsultasi dengan para pelaku usaha dan mencoba menerima
keputusan ini," tutur Shinta saat dihubungi di Jakarta, Minggu (16/2).
Quote
Bagi pengusaha ini mengejutkan dan sangat berat dari aspek cash flow , tapi demi kemajuan ekonomi
yang lebih baik kami akan berkonsultasi dengan para pelaku usaha dan mencoba menerima keputusan
ini
-- Shinta W, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
DIMINTA BERI BONUS 5 KALI UPAH, PENGUSAHA CUMA BISA PASRAH
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W menyebut regulasi pemberian
bonus senilai 5 kali upah memberatkan pengusaha dari segi cash flow perusahaan. Namun kendati
demikian Shinta menyebut pihak pengusaha akan mencoba menerima regulasi tersebut.
"Bagi pengusaha ini mengejutkan dan sangat berat dari aspek cash flow , tapi demi kemajuan
ekonomi yang lebih baik kami akan berkonsultasi dengan para pelaku usaha dan mencoba menerima
keputusan ini," tutur Shinta saat dihubungi di Jakarta, Minggu (16/2).
Shinta melanjutkan, pihak pengusaha menyadari bahwa saat ini target pertumbuhan ekonomi dalam
negri belum tercapai. Proses ekspor komoditas non minyak dan gas (migas) stagnan sejak 5 tahun
terakhir. Begitupun dengan neraca perdagangan yang masih mengalami deifisit.
"Dampaknya penciptaan lapangan kerja sangat kecil," ungkapnya.
Dirinya berharap, Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) mampu membantu para
pengusaha dalam melakukan penyerapan tenaga kerja di tengah persaingan usaha yang semakin
kompetitif dan tuntutan globalisasi ekpnomi.
"Kalau ini berjalan saya pikir ini tidak hanya memenuhi keinginan pengusaha, tapi terlebih menjadi
keinginan seluruh masyarakat," pungkasnya.