Page 138 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 138
OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DITOLAK BURUH, PEMERINTAH-DPR TAK USAH KEJAR
Title
TAYANG
Media Name sindonews.com
https://nasional.sindonews.com/read/1528858/12/omnibus-law-cipta-kerja-ditolak-
Page/URL
buruh-pemerintah-dpr-tak-usah-kejar-tayang-1581913022
Journalist Rakhmatulloh
Article Type News
Pub. Date 2020-02-17
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment
Summary
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang diserahkan pemerintah kepada DPR dinilai banyak
kelemahan dan perlu dikritisi. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno meminta
DPR dan pemerintah tidak perlu buru-buru merampungkan RUU itu karena masih banyak penolakan
dari buruh.
"Untuk urusan buruh baiknya keputusan yang dibuat harus komprehensif, tak usah kejar tayang.
Buruh perlu didengar aspirasinya," kata Adi saat dihubungi SINDOnews , Senin (17/2/2020).
Quote
Untuk urusan buruh baiknya keputusan yang dibuat harus komprehensif, tak usah kejar tayang. Buruh
perlu didengar aspirasinya
-- Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia
OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DITOLAK BURUH, PEMERINTAH-DPR TAK USAH KEJAR TAYANG
JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang diserahkan pemerintah kepada DPR
dinilai banyak kelemahan dan perlu dikritisi. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi
Prayitno meminta DPR dan pemerintah tidak perlu buru-buru merampungkan RUU itu karena masih
banyak penolakan dari buruh.
"Untuk urusan buruh baiknya keputusan yang dibuat harus komprehensif, tak usah kejar tayang.
Buruh perlu didengar aspirasinya," kata Adi saat dihubungi SINDOnews , Senin (17/2/2020).
Adi meminta pemerintah dan DPR tak terburu-buru mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mendesak bisa diselesaikan dalam waktu 100 hari. ( ).
Menurut dia, seharusnya pemerintah dan DPR mengajak para buruh dan karyawan dialog dan
berdiskusi. Ia menganggap, zaman sekarang era keterbukaan infomasi, segala hal bisa didialogkan
dengan baik antara pemerintah, DPR, dan buruh sebagai rakyat.
"Ada sejumlah klausul krusial yang merugikan buruh. Misalnya penghapusan poin upah yang harus
diterima buruh jika berhalangan hadir. Atau penghapusan poin cuti panjang bagi yang sudah kerja
enam tahun," ungkap analis politik asal UIN Jakarta itu. ( ).
(zik).
