Page 134 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 134
Title OMNIBUS LAW DAN KEKERASAN STRUKTURAL
Media Name sindonews.com
https://nasional.sindonews.com/read/1528744/12/omnibus-law-dan-kekerasan-
Page/URL
struktural-1581904249
Journalist koran sindo
Article Type Photo Caption
Pub. Date 2020-02-17
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment
Summary
Surat Presiden (Surpres) beserta draf Omnibus Law/Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja
telah disampaikan pemerintah kepada parlemen pada Rabu, 12 Februari 2020. Enam orang Menteri
Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 hadir langsung dalam prosesi penyerahan draf Omnibus Law
tersebut kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Secara prinsip, tujuan Pemerintahan Jilid II Joko Widodo menginisiasi Omnibus Law adalah
menciptakan lompatan pertumbuhan ekonomi. Produk Domestik Bruto (GDP) Indonesia yang berada
di peringkat ke-7 pada tahun 2019 ditargetkan meningkat ke posisi 5 besar pada 2045 nanti. Menurut
pemerintah, lompatan economic growth Indonesia akan lebih mudah tercapai apabila postur
peraturan perekonomian ramah terhadap investasi. Dua elemen kunci yang dianggap memiliki
signifikansi terhadap hadirnya investasi adalah prosedur izin bisnis dan tenaga kerja. Para promotor
Omnibus Law menganggap bahwa kedua aspek tersebutlah yang justru masih menjadi kelemahan
Indonesia.
OMNIBUS LAW DAN KEKERASAN STRUKTURAL
Bhakti Eko Nugroho Staf Pengajar Departemen Kriminologi Universitas Indonesia Surat Presiden
(Surpres) beserta draf Omnibus Law/Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja telah disampaikan
pemerintah kepada parlemen pada Rabu, 12 Februari 2020. Enam orang Menteri Kabinet Indonesia
Maju 2019-2024 hadir langsung dalam prosesi penyerahan draf Omnibus Law tersebut kepada Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Secara prinsip, tujuan Pemerintahan Jilid II Joko Widodo menginisiasi Omnibus Law adalah
menciptakan lompatan pertumbuhan ekonomi. Produk Domestik Bruto (GDP) Indonesia yang berada
di peringkat ke-7 pada tahun 2019 ditargetkan meningkat ke posisi 5 besar pada 2045 nanti. Menurut
pemerintah, lompatan economic growth Indonesia akan lebih mudah tercapai apabila postur
peraturan perekonomian ramah terhadap investasi. Dua elemen kunci yang dianggap memiliki
signifikansi terhadap hadirnya investasi adalah prosedur izin bisnis dan tenaga kerja. Para promotor
Omnibus Law menganggap bahwa kedua aspek tersebutlah yang justru masih menjadi kelemahan
Indonesia.
Berdasarkan Ease Business Survey2020 yang dirilis Bank Dunia, kemudahan izin usaha di Indonesia
berada diperingkat ke-73 dari total 190 negara. Jauh dibawah posisi Singapura yang berada di
peringkat ke-2 atau Malaysia dan Thailand yang berada di urutan ke-12 dan 21. Omnibus Law
