Page 129 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 129
Tidak adanya kepastian kerja, lanjut dia, tercermin dari outsourcing dan kerja kontrak seumur hidup
tanpa batas. PHK bisa dilakukan dengan mudah, dan tenaga kerja asing buruh kasar yang tidak
memiliki keterampilan berpotensi bebas masuk ke Indonesia.
Kemudian tidak adanya kepastian pendapatan terlihat dari hilangnya upah minimum, tidak ada lagi
sanksi pidana bagi pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum, dan hilangnya
pesangon.
Sementara itu, karena sistem alih daya dan kerja kontrak dibebaskan, maka buruh tidak lagi
mendapatkan jaminan sosial, seperti jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kesehatan dan yang
lainnya.
Selain itu, Iqbal menilai RUU itu terlalu eksploitatif, tenaga kerja asing buruh kasar berpotensi bebas
masuk ke Indonesia, dan PHK dipermudah.
Iqbal menjelaskan jika RUU itu tetap dipaksakan disahkan, maka KSPI dan buruh akan menggelar aksi
besar-besaran secara nasional dan di daerah terus-menerus. Aksi besar akan dimulai saat sidang
paripurna DPR yang akan membahas Omnibus Law.
Langkah hukum juga akan dilakukan, yaitu "judicial review" formil UU tersebut di Mahkamah
Konstitusi untuk membatalkan seluruh isi Omnibus Law Cipta Kerja, "judicial review" materiil di
Mahkamah Konstitusi terhadap pasal yang merugikan buruh, dan gugatan warga negara "citizen law
suit" di PN Jakarta Pusat.
KSPI juga meminta DPR menghapus semua pasal kluster ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja dan
kembali kepada UU No 13/2003. (antara/jpnn)
