Page 132 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 132
"Dalam RUU Cipta Kerja sama sekali tidak tercermin adanya prinsip ketenagakerjaan yakni kepastian
kerja, jaminan pendapatan, dan jaminan sosial, atau dengan kata lain tidak ada perlindungan bagi
buruh. Bahkan menghilangkan kesejahteraan yang selama ini didapat bunjh," ujar Presiden KSPI Said
lqbal di Jakarta, Minggu (162).
Dia menambahkan, prinsip ketenagakerjaan harus mengandung prinsip kepastian pekerjaan, jaminan
pendapatan, dan kepastian jaminan sosial.
Tidak adanya kepastian kerja, lanjut dia, tercermin dari outsourcing dan kerja kontrak seumur hidup
tanpa batas. PHK bisa dilakukan dengan mudah dan tenaga kerja asing buruh kasar yang tidak memiliki
keterampilan berpotensi bebas masuk ke Indonesia
Kemudian tidak adanya kepastian pendapatan terlihat dari hilangnya upah minimum, tidak ada lagi
sanksi pidana bagi pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum, dan hilangnya
pesangon.
Sementara itu, kanena sistem alih daya dan kerja kontrak dibebaskan, maka buruh tidak lagi
mendapatkan jaminan sosial, seperti jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kesehatan dan yang
lainnya.
Selain itu, terdapat sembilan alasan lainnya, KSPI menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yakni
hilangnya upah minimum, hilangnya pesangon, sistem alih daya seumur hidup, karyawan kontrak
seumur hidup, waktu kerja yang eksploitatif, tenaga kerja asing buruh
kasar berpotensi bebas masuk ke Indonesia, hilangnya jaminan sosial dengan adanya sistem alih daya
seumur hidup dan karyawan kontrak seumur hidup, PHK dipermudah, dan hilangnya sanksi pidana
untuk pengusaha.
Iqbal menjelaskan jika RUU itu tetap dipaksakan disahkan, maka KSPI dan buruh akan menggelar aksi
besar-besaran secara nasional dan di daerah terus-menerus. Aksi besar akan dimulai saat sidang
paripurna DPR yang akan membahas Omnibus Law.
Langkah hukum juga akan dilakukan, yaitu judicial review formil UU tersebut di Mahkamah Konstitusi
untuk membatalkan seluruh isi Omnibus Law Cipta Kerja, judicial review materiil di Mahkamah
Konstitusi terhadap pasal yang merugikan buruh, dan gugatan wanga negara Citizen law suit di PN
Jakarta Pusat. (ant-56)
