Page 125 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 125
BURUH KECEWA TAK DILIBATKAN DALAM PEMBAHASAN RUU OMNIBUS LAW CIPTA
Title
KERJA
Media Name liputan6.com
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4180484/buruh-kecewa-tak-dilibatkan-dalam-
Page/URL
pembahasan-ruu-omnibus-law-cipta-kerja
Journalist redaksi
Article Type News
Pub. Date 2020-02-17
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Positive
Sentiment
Summary
Deputi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KPSI) Muhammad Rusdi menyebut KPSI tegas
menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah. Ia menilai proses pembahasan RUU
Omnibus Law yang berlangsung tertutup melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.
Quote
Jadi beberapa konfederasi 10 konfederasi sudah diajak dialog. Dengan menteri tenaga kerja
-- Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
BURUH KECEWA TAK DILIBATKAN DALAM PEMBAHASAN RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Jakarta - Deputi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KPSI) Muhammad Rusdi menyebut
KPSI tegas menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah.
Ia menilai proses pembahasan RUU Omnibus Law yang berlangsung tertutup melanggar aturan
perundang-undangan yang berlaku.
"Bahasan RUU Omnibus itu dari awal tertutup, bertentangan dengan undang-undang," ungkapnya
dalam acara konferensi pers di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat, seperti ditulis Senin (17/2).
Rusdi juga mengutarakan rasa kekecewaan terhadap pemerintah, karena tidak dilibatkannya
perwakilan buruh dalam proses penyusunan Omnibus Law Cipta Kerja.
"KSPI tidak pernah di undang dan tidak pernah di minta pandangan oleh Menko perekonomian,
masuk ke dalam tim yang di bentuk berdasarkan SK Menko Perekonomian No 121 Tahun 2020,"
tegasnya.
Ia pun, memastikan bahwa KPSI tidak bertanggung jawab terhadap setiap pasal di Omnibus Law Cipta
Kerja. "Karena drafnya sendiri sudah diserahkan pemerintah ke pimpinan DPR RI ibu Puan Maharani,"
pungkasnya.
Akan tetapi, pernyataaan berbeda dikemukakam oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian,
Airlangga Hartarto yang memastikan pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Omnibus
Law Cipta Kerja sudah melibatkan seluruh konfederasi serikat pekerja. Sehingga menurutnya sudah
tidak ada lagi masalah mengenai isi daripada draf omnibus law tersebut.
