Page 122 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 122
Title SERIKAT PEKERJA: BUAT APA INVESTOR KALAU NASIB RAKYAT SEMAKIN SULIT?
Media Name kompas.com
https://nasional.kompas.com/read/2020/02/17/09395771/serikat-pekerja-buat-apa-
Page/URL
investor-kalau-nasib-rakyat-semakin-sulit
Journalist Deti Mega Purnamasari
Article Type News
Pub. Date 2020-02-17
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment
Summary
Pemerintah dianggap telah melakukan kebohongan kepada publik terkait dengan pembuatan
Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Sabda Pranawa Djati
mengatakan, pihaknya tidak keberatan dengan tujuan pembentukan omnibus law untuk
mempermudah investor menanamkan modalnya di Tanah Air.
Quote
Buat apa investor kalau nasib rakyat semakin sulit? Kami tidak tolak investasi, tapi memiskinkan rakyat
dan menggerus kesejahteraan ini kami tolak,
-- Sabda Pranawa Djati, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia
SERIKAT PEKERJA: BUAT APA INVESTOR KALAU NASIB RAKYAT SEMAKIN SULIT?
JAKARTA, - Pemerintah dianggap telah melakukan kebohongan kepada publik terkait dengan
pembuatan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Sabda Pranawa Djati
mengatakan, pihaknya tidak keberatan dengan tujuan pembentukan omnibus law untuk
mempermudah investor menanamkan modalnya di Tanah Air.
Namun menurut dia, hal tersebut akan percuma apabila nasib rakyat Indonesia sendiri semakin sulit.
"Buat apa investor kalau nasib rakyat semakin sulit? Kami tidak tolak investasi, tapi memiskinkan
rakyat dan menggerus kesejahteraan ini kami tolak," kata Sabda saat konferensi pers di kawasan Jalan
Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2020).
Hal itu tercermin dalam pasal-pasal yang ada dalam Omnibus Law Cipta Kerja seperti soal
penghapusan upah minimum hingga ketentuan terkait outsourcing dan kontrak kerja tanpa batas
waktu.
"Naskah (RUU) yang sudah masuk tanggal 12 ke DPR itu mengonfirmasi banyak hal. Intinya
pemerintah telah melakukan kebohongan massal kepada publik," tegas dia.
Sementara itu dari sisi proses, terdapat keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk
pembentukan tim atau satuan tugas penyusunan omnibus law.
