Page 120 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 120
"Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah
ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang
tidak diubah dalam Undang-Undang ini," demikian bunyi Pasal 170 ayat 1.
Pasal 4 RUU Cipta Kerja mengatur mengenai kebijakan Cipta Kerja. Yaittu: a. peningkatan ekosistem
investasi dan kegiatan berusaha; b. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; c.
kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M serta perkoperasian; dan d. peningkatan
investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.
"Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah,"
demikian bunyi pasal 170 ayat 2.
Anehnya, PP adalah mutlak kewenangan eksekutif. Namun dalam omnibus law, penyusunan PP
dilakukan dengan konsultasi bersama DPR.
"Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah
Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia," demikian
bunyi Pasal 170 ayat 3.
(aik/gbr) omnibus law omnibus law cipta kerja jokowi pks.
