Page 115 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020

Dia menambahkan, selama ini yang dimaksud pesangon ada tiga komponen. Pertama, uang pesangon
itu sendiri. Kedua, penghargaan masa kerja, dan yang ketiga penggantian hak. "Dalam RUU Cipta Kerja,
uang penggantian hak dihilangkan. Sedangkan uang penghargaan masa kerja dari maksimal 10 bulan
hanya menjadi 8 bulan," bebernya.

Selain itu, kata dia, ketentuan pesangon dalam Pasal 161 UU 13/2003 dihapus. Dengan demikian,
lanjut Iqbal, pekerja yang di PHK karena mendapatkan Surat Peringatan Ketiga tidak lagi mendapatkan
pesangon. "Ketentuan pesangon dalam Pasal 162 UU 13/2003 dihapus. Dengan demikian, pekerja
yang mengundurkan diri tidak mendapatkan apa-apa," ujarnya.

Dampak lain dari dihapusnya ketentuan pesangon itu adalah pekerja yang di-PHK karena terjadi
perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan tidak lagi
mendapatkan pesangon.

Di samping itu, pekerja yang di-PHK karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami
kerugian secara terus menerus selama dua tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), tidak lagi
mendapatkan pesangon. Lalu, pekerja yang di-PHK karena perusahaan pailit tidak lagi mendapatkan
pesangon.
Selain itu, pekerja yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya tidak lagi diberikan sejumlah uang
sebagai pesangon. Selanjutnya, pekerja yang di-PHK karena memasuki usia pensiun tidak lagi
mendapatkan pesangon.
"Ketentuan pesangon dalam Pasal 172 UU 13/2003 dihapus. Dengan demikian, pekerja yang di-PHK
karena mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja ketika di-PHK tidak
lagi mendapatkan pesagon. Dari penjelasan di atas maka pesangon hilang," ungkapnya.
3. PHK Sangat Mudah Dilakukan

Iqbal mengatakan, dalam UU 13/2003 diatur, pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat
buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan
hubungan kerja. "Tetapi alam RUU Cipta Kerja, ketentuan yang mengatur segala upaya agar tidak
terjadi PHK ini dihilangkan," ujarnya.

Dampaknya, lanjut dia, PHK semakin mudah dilakukan. Dia mengungkapkan jika dalam UU 13/2003
jenis PHK yang bisa dilakukan tanpa izin hanya mencakup 4 jenis, dalam RUU Cipta Kerja terdiri dari 8
jenis. "Celakanya, PHK tanpa izin bisa dilakukan karena perusahaan melakukan efisiensi. Dengan
alasan melakukan efisiensi, pekerja bisa dengan mudah di PHK," imbuhnya.

Selain itu, kata dia, tidak ada lagi perundingan PHK dengan serikat pekerja. Dalam UU 13/2003, ketika
PHK tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh
pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang
bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. "Tetapi ketentuan ini dihilangkan.
Artinya, peran serikat pekerja dalam membela buruh agar tidak di PHK dihilangkan," imbuhnya.

4. Karyawan Kontrak Seumur Hidup

Iqbal mengatakan, RUU Cipta Kerja membebaskan kerja kontrak di semua jenis pekerjaan. Bahkan bisa
saja, kata dia, buruh dikontrak seumur hidup. Karena, lanjut dia, kontrak kerja hanya didasarkan pada
kesepakatan pengusaha dan buruh.

Padahal, sebelumnya kerja kontrak hanya diperbolehkan untuk pekerjaan yang sekali selesai atau
sementara dan tidak untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Waktu kontrak pun hanya boleh dilakukan
maksimal dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali maksimal satu tahun.

"Selain itu, RUU Cipta Kerja menghilangkan pasal yang mengatakan bahwa perjanjian kontrak yang
dilakukan tidak secara tertulis demi hukum menjadi pekerja tetap," ujarnya.