Page 113 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 113
Title 9 POIN KONTROVERSIAL OMNIBUS LAW CIPTA KERJA VERSI KSPI
Media Name sindonews.com
https://nasional.sindonews.com/read/1528756/12/9-poin-kontroversial-omnibus-
Page/URL
law-cipta-kerja-versi-kspi-1581905366
Journalist Rico Afrido Simanjuntak
Article Type News
Pub. Date 2020-02-17
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment
Summary
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkap sembilan poin kontroversial dalam draf
Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Maka itu, KSPI menolak draf Omnibus
Law Cipta Kerja yang telah diserahkan pemerintahan ke DPR, pekan lalu.
Quote
Jika yang berlaku hanya UMP, maka upah pekerja di Karawang yang saat ini 4,5 juta bisa turun menjadi
hanya 1,81 juta
-- Said Iqbal, Presiden KSPI
9 POIN KONTROVERSIAL OMNIBUS LAW CIPTA KERJA VERSI KSPI
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkap sembilan poin kontroversial dalam draf
Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Maka itu, KSPI menolak draf Omnibus
Law Cipta Kerja yang telah diserahkan pemerintahan ke DPR, pekan lalu.
Berikut ini sembilan poin kontroversial tersebut:
1. Hilangnya Upah Minimum
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, hal tersebut terlihat dengan munculnya pasal yang
menyebutkan bahwa upah didasarkan per satuan waktu. Dia mengatakan, ketentuan itu membuka
ruang adanya upah per jam. Ketika upah dibayarkan per jam, lanjut dia, otomatis upah minimum akan
hilang.
Selain itu, kata dia, dalam RUU Cipta Kerja, upah minimun hanya didasarkan pada Upah Minimum
Provinsi (UMP). Dengan demikian, lanjut dia, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah
Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dihapus.
Padahal, kata dia, UMP tidak dibutuhkan dan tidak ada daerah di seluruh wilayah Indonesia
pengusahanya membayar pakai UMP, tetapi mereka membayar upah minimum buruh dengan
menggunakan UMK atau UMSK, kecuali di DKI Jakarta dan Yogjakarta. "Dengan kata lain, berarti RUU
ini menghilangkan upah minimum," ujarnya.
