Page 108 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 108
"Kita bisa melihat langsung apakah anggota DPR konsisten berjuang untuk rakyat atau takut dengan
ketua umum parpol," tutur Timboel.
Lebih lanjut, Timboel mendesak agar masyarakat dan serikat pekerja buruh diberi akses untuk
memberikan masukan langsung terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja melalui pesan instan kepada
anggota DPR. Dengan begitu, DPR dapat menerima kritik secara langsung terkait poin-poin yang
dianggap bermasalah.
Timboel khawatir, seandainya pembahasan RUU Cipta Kerja bersifat tertutup, DPR akan dihujani oleh
kritik dan prasangka oleh masyarakat. Masyarakat akan mempertanyakan kualitas undang-undang
yang nantinya akan terbit.
"Dengan pasal yang akan dibahas berjumlah seribuan, untuk memastikan efektivitas dan kualitas,
seluruh komisi dan masyarakat harus dilibatkan, tidak hanya di baleg (badan legislasi)," tuturnya.
Pemerintah sebelumnya telah menyampaikan draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja beserta naskah
akademik ke DPR. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pembahasan RUU ini akan melibatkan tujuh
komisi lantaran menyangkut banyak klaster.
Adapun RUU ini berisi 78 undang-undang, 15 bab, dan 174 pasal. Mengingat banyaknya pasal yang
akan dibahas, Puan meminta pemerintah segera mensosialisasikan naskah akademik RUU Cipta Kerja
kepada masyarakat. "Jangan sampai draf belum tersosialisasi, menunjukkan prasangka yang lain,"
katanya.
