Page 103 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 103
Title BPJS WATCH DESAK PEMERINTAH DAN DPR TRANSPARAN SOAL OMNIBUS LAW
Media Name kompas.com
https://money.kompas.com/read/2020/02/17/080900026/bpjs-watch-desak-
Page/URL
pemerintah-dan-dpr-transparan-soal-omnibus-law-
Journalist Ade Miranti Karunia
Article Type News
Pub. Date 2020-02-17
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment
Summary
Koordinator Advokasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Watch Timboel Siregar
berpendapat, Rancangan Undang-Undang ( RUU ) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tersebut harus
transparan dan dapat diakses ke publik. Termasuk ke Serikat Pekerja atau Serikat Buruh (SP/SB).
Menurut dia, apabila pembahasan RUU Omnibus Law dilakukan tertutup maka akan terjadi
prasangka buruk dan kualitas undang-undang nantinya akan rendah dan mudah dibatalkan
Mahkamah Konstitusi.
Quote
Jadi, nanti pemerintah bisa mengubah kompensasi PHK sendiri. Masih banyak hal lain yang harus
dikritisi karena memang banyak hal yang turun. Oleh karenanya memang proses perundingan draft
RUU ini antara DPR dan pemerintah menjadi hal penting untuk dikawal oleh masyarakat
-- Timboel Siregar, Koordinator Advokasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Watch
BPJS WATCH DESAK PEMERINTAH DAN DPR TRANSPARAN SOAL OMNIBUS LAW
JAKARTA, - Koordinator Advokasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Watch Timboel Siregar
berpendapat, Rancangan Undang-Undang ( RUU ) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tersebut harus
transparan dan dapat diakses ke publik. Termasuk ke Serikat Pekerja atau Serikat Buruh (SP/SB).
Menurut dia, apabila pembahasan RUU Omnibus Law dilakukan tertutup maka akan terjadi
prasangka buruk dan kualitas undang-undang nantinya akan rendah dan mudah dibatalkan
Mahkamah Konstitusi.
"Saya kira dengan pasal yang akan dibahas sedemikian banyak (seribuan pasal) maka untuk
memastikan efektivitas dan kualitas pembahasannya maka seharusnya seluruh komisi dilibatkan
berdasarkan klasternya, tidak hanya dibahas di Baleg," katanya dalam keterangan tertulis diterima
Kompas.com, Jakarta, Minggu (16/2/2020).
"Pembahasan draft ini harus benar-benar dicermati dan tidak dicepat-cepatin sehingga kualitasnya
menjadi rendah," lanjut Timboel.
RUU Omnibus Law telah diserahkan pemerintah ke DPR RI. Pemerintah pun memnta DPR segera
membahas RUU tersebut sehingga ditargetkan dalam tiga bulan selesai.
Menurut dia, persoalan RUU Omnibus Law ini ada di ranah formil dan materil. Secara formil,
pembuatan draft RUU ini dilakukan dengan tidak transparan. Naskah akademik tidak terpublikasi,
