Page 100 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 100
Title PAK JOKOWI, INI ADA 4 PASAL KRUSIAL DI OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Media Name mediaindonesia.com
https://mediaindonesia.com/read/detail/290404-pak-jokowi-ini-ada-4-pasal-krusial-
Page/URL
di-omnibus-law-cipta-kerja
Journalist DESPIAN NURHIDAYAT
Article Type News
Pub. Date 2020-02-17
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment
Summary
Pemerintah menginginkan agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law bisa
berlangsung dengan cepat.
Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi sinyal agar pembahasannya dapat tuntas dalam 100
hari. Jokowi siap mengacungkan dua jempol kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Quote
Berarti pekerjaan yang core atau inti produksi pun bisa dialihdayakan. Ini bisa ciptakan job insecurity
-- Bhima Yudhistira Adhinegara, Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics
and Finance (Indef)
PAK JOKOWI, INI ADA 4 PASAL KRUSIAL DI OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Pemerintah menginginkan agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law bisa
berlangsung dengan cepat.
Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi sinyal agar pembahasannya dapat tuntas dalam 100
hari. Jokowi siap mengacungkan dua jempol kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Namun bila melihat banyaknya pro kontra yang menyertai pembahasan RUU ini, target 100 hari sulit
tercapai. Belum lagi ada sejumlah pasal yang ditolak kaum buruh dan juga pengusaha.
Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira
Adhinegara mengatakan bahwa draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja memiliki 4 pasal krusial bila
melihat dari substansi ketenagakerjaan.
"Pertama saya lihat Pasal 88D terkait kenaikan upah minimum berdasarkan pada pertumbuhan
ekonomi daerah berbahaya bagi daya beli masyarakat. Kalau daerah pertumbuhan ekonominya
negatif seperti kita lihat di Papua 2019 lalu, maka tahun depan upahnya justru minus. Ekonomi daerah
bukan makin membaik tapi justru memburuk karena konsumsi rumah tangga turun," ungkapnya
kepada Media Indonesia, Minggu (16/2).
Lebih lanjut, Bima menambahkan bahwa Pasal 88E terkait upah minimum padat karya yang diatur
terpisah, juga dikatakan sangat mengkawatirkan. Hal ini dikarenakan dapat memicu terjadinya rezim
upah murah yang merugikan pekerja khususnya di sektor tekstil pakaian jadi dan alas kaki.
