Page 96 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 96
Title SEMBILAN ALASAN BURUH TOLAK OMNIBUS LAW
Media Name tribunnews.com
https://www.tribunnews.com/nasional/2020/02/17/sembilan-alasan-buruh-tolak-
Page/URL
omnibus-law
Journalist Dewi Agustina
Article Type News
Pub. Date 2020-02-17
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment
Summary
Omnibus penciptaan lapangan kerja terus menuai gelombang protes dari kalangan buruh. Peraturan
perundangan yang akan jadi induk beberapa sektor seperti perizinan, upah buruh, investasi dan
UMKN, dianggap merugikan buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) , Said Iqbal
menyebutkan, ada sembilan poin di draft Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja
yang ditolak pihaknya.
Quote
Ada yang bilang UMP ada, tapi itu tak dibutuhkan oleh buruh kecuali DKI Jakarta dan DIY. Di luar itu,
UMP tidak dipakai. Yang dipakai UMK dan upah minimum sektoral,
-- Said Iqbal, Presiden KSPI
SEMBILAN ALASAN BURUH TOLAK OMNIBUS LAW
, JAKARTA - Omnibus penciptaan lapangan kerja terus menuai gelombang protes dari kalangan buruh.
Peraturan perundangan yang akan jadi induk beberapa sektor seperti perizinan, upah buruh, investasi
dan UMKN, dianggap merugikan buruh.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) , Said Iqbal menyebutkan, ada sembilan poin
di draft Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang ditolak pihaknya.
Hal itu disampaikan Said saat konferensi pers di Jakarta, Minggu (16/2/2020).
Pertama, terkait perubahan aturan upah minimum.
Said mempermasalahkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah sektoral kabupaten/kota
(UMSK) yang dihapuskan.
Sementara upah minimum provinsi (UMP) masih tercantum dalam pasal 88 C yang berbunyi gubernur
menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman.
"Ada yang bilang UMP ada, tapi itu tak dibutuhkan oleh buruh kecuali DKI Jakarta dan DIY. Di luar itu,
UMP tidak dipakai. Yang dipakai UMK dan upah minimum sektoral," katanya.
Menurutnya, dalam RUU Cipta kerja, UMK dan UMSK yang selama ini berlaku dihapus. Berarti upah
minimum hilang.
